- Ada Penghamburan Uang Negara Sekitar Rp6,8 M
- Kajari Ngaku Belum Tahu Menahu Soal Penyelidikan
Kota Bekasi – Sejumlah Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kota Bekasi terancam dipidana. Hal itu berkaitan dengan pengadaan personal komputer tahun anggaran 2018 senilai Rp33 miliar lebih yang diduga terindikasi korupsi.
Informasi yang diperoleh Koran Bekasi, beberapa kepala sekolah telah menandatangani berita acara penyerahan barang yang diduga tidak sesuai spek. Seperti Asus NB X441NA – BX401T Celeron N3350 4GB-500 GB Win 10 tahun 2018. Padahal, produsen komputer asal Korea telah mengeluarkan varian baru Seri X yang lebih gahar dan murah, yaitu Asus NB X451NA.
“Di situs resmi asus.com, NB451NA dibandrol dengan harga Rp3,89 juta. Artinya, sangat jauh lebih murah jika dibandingkan dengan yang dibeli Pemerintah Kota Bekasi dengan harga Rp6 juta,” ujar Pemerhati Pendidikan Kota, Lamhot Capah kepada Koran Bekasi, Kamis (4/10).
Menurut dia, perbandingan harga itu dapat diakses dari situs axiqoe.com sebagai vendor rekanan LKPP. Lucunya, kata dia, situs online shop lainnya menawarkan barang yang sama hanya dengan harga di kisaran Rp3,6 juta. Padahal, jelas diatur bahwa harga LKPP diyakini paling murah dari tempat lain. Namun kenyataannya berbeda.
“Hal aneh lainnya juga ditemukan di sekolah tujuan barang. Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan menyebutkan bahwa komputer notebook yang dikirim adalah Asus NB X441NA -BX401T Celeron N3350 4GB-500 GB Win 10. Namun sekolah menerima varian yang lain, yaitu Asus NB X441NA – BX405T Celeron N3350. Ini jelas sebuah kesengajaan. Karena masih dari situs axiqoe.com, Asus NB X441NA – BX405T Celeron N3350 dibandrol dengan harga Rp4 jutaan,” lanjutnya.
Menurut dia, jika benar laptop Asus itu dibeli dengan jumlah sekitar 2.500 unit, maka dapat dihitung bahwa telah ada penghamburan uang negara sekitar Rp6,8 miliar lebih. Untuk itu, dia berharap dugaan korupsi pengadaan komputer ini segera diusut tuntas penegak hukum.
Menanggapi kasus dugaan korupsi ini, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Bekasi Hermon Dekristo mengaku belum mengetahuinya. Bahkan, saat ditanya tentang penyelidikan yang dilakukan pihaknya, dia juga belum tahu.
“Saya belum tahu tentang kasus itu. Nanti akan cek dulu ke Kasi Intel,” katanya singkat kepada Koran Bekasi, Kamis (4/10).
Sedangkan Pejabat Pembuat Komitmen Proyek (PPK) yang menerbitkan surat perintah kerja (SPK) No. 602.21/SPK-UN.CBT/SMP/Sekda, Uu Saeful Mikdar kepada Koran Bekasi mengaku tidak ada masalah dalam pengadaan personal komputer tersebut.
Uu Saeful Mikdar yang saat ini menjabat Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabid Dikdas) Dinas Pendidikan Kota Bekasi mengatakan kegiatan itu sudah dilaksanakan sesuai ketentuan. “Insya Allah kegiatan sudah sesuai ketentuan,” ujar Uu Saeful lewat pesan whatsapp. (gar)
