PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bekasi terancam digugat sejumlah kontraktor yang merasa dirugikan akibat tertundanya pembayaran kegiatan proyek pembangunan tahun anggaran (TA) 2018 yang sudah selesai dilaksanakan. Rencana gugatan itu disampaikan salah satu kontraktor kepada Koran Bekasi, Jumat (2/11).
Menurut kontraktor yang enggan disebut jati dirinya, akibat tidak dicairkannya anggaran kegiatan pembangunan yang sudah selesai dilaksanakan, dià mengaku mengalami kerugian cukup besar. Alasannya, untuk mendapatkan kegiatan itu saja dia sudah mengeluarkan uang sekitar 10 persen dari pagu anggaran. Kemudian untuk melaksanakan kegiatan hingga selesai, banyak juga kontraktor yang meminjam uang dengan berbunga.
“Kalàu kegiatan yang sudah selesai dikerjakan tidak dibayar satuan kerja perangkat daerah (SKPD), kami jelas sangat dirugikan. Belum lagi uang untuk melaksanakan kegiatan itu harus minjam dengan berbunga. Jadi, kalau tagihan tidak segera dibayarkan, dalam waktu dekat kami akan mengajukan gugatan ke pengadilan,” katanya.
Parahnya lagi, kata kontraktor, pihak dinas selaku pemberi kerja selalu menjanjikan segera melakukan pencairan. Tapi, ketika kontraktor meminta surat perintah membayar (SPM), pengguna anggaran (PA) SKPD tidak bersedia memberikan dengan alasan rekening kegiatan yang dilaksanakan kontraktor belum dibuka di SIMDA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
“Lucunya, Pemkot Bekasi tidak mau mengaku kalau anggaran sudah defisit.
Kalau anggaran tidak defisit, lalu kenapa kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan tidak bisa dibayar. Jadi supaya semuanya jelas dan tidak mengundang berbagai pertanyaan di masyarakat, kami akan mengajukan gugatan ke pengadilan,” lanjutnya.
Sementara itu, Pejabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi Widodo Indrijayanto menerbitkan surat penghentian proses lelang tertanggal 24 Oktober 2018. Surat tersebut ditujukan kepada Kepala Bagian FPBJ Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Bekasi.
Dalam surat itu, Widodo meminta agar FPBJ menghentikan proses lelang yang sedang maupun yang belum dilaksanakan. Hal itu disebutkan Widodo sesuai dengan surat edaran kepala BPKAD. Anehnya, dalam surat itu baik sekda maupun kepala BPKAD tidak berani menyebutkan kalau pemkot sedang mengalami defisit anggaran.(rid)
0 
0
