PULUHAN Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) Perumahan Diamond Pabuaran Residance (DPR) di Kelurahan Jatiranggon, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, diduga palsu. Hal itu diketahui setelah konsumen perumahan itu hendak melakukan akat kredit.
Menurut Ketua LSM Lembaga Kajian Kebijakan Daerah (LK2D) Usman Priyanto, terkait keabsahan SIMB tersebut sudah diklarifikasi ke pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi. Tapi, hingga saat ini tidak ditanggapi.
Usman mengatakan, dalam SIMB No. 503/033/RE/BPPT.I/2015 tercantum nama pemilik bangunan Andre Andrianur Ali dengan alamat Batu Ampar Kramatjati, Jakarta Timur.
”Kami sudah meminta petugas DPMPTSP untuk mengecek ke aslian IMB tersebut. Mereka juga mengakui IMB itu palsu karena tidak terdaftar,” kata Usman kepada Koran Bekasi, Rabu (7/11).
Menurut dia, hasil pengecekan pihaknya di lapangan, IMB atas nama Andre Andrianur Ali berdasarkan dokumen mulai dari No 0313 sampai 0430 adalah atas nama PT Putra Alfira. Kemudian, tanggal pengeluaran 27 Jan 2016 juga tidak ada di DPMPSTP, karena pada tanggal 26 Januari 2016 terakhir pengeluaran IMB adalah atas nama Jimmy Tambunan.
“Jadi dokumen IMB dengan nomor 0331 itu tidak terdaftar. Seharusnya, kalau itu IMB atas nama perumahan maka pecahan dari IMB induk perusahaan menjadi perorangan. Tapi, kalau itu IMB perorangan maka ada oknum DPMPTSP yang melakukan pemalsuan terhadap IMB yang sudah dikeluarkan,” katanya.
Usman mengatakan, pihak DPMPSTP harus bertanggung jawab terhadap adanya IMB palsu atau tidak terdaftar atas nama Adre Andrianur. Alasannya, akibat pemalsuan ini bisa merugikan keuangan daerah Kota Bekasi.
Kepala Bidang Data Informasi DPMPTSP Kota Bekasi Herbert S Panjaitan juga membenarkan adanya temuan IMB palsu tersebut. Menurut dia, terkait temuan itu sudah dilakukan penyelidikan, tapi pelakunya hingga saat ini belum diketahui.
“Hasil pengecekan di data kami, IMB itu tidak terdaftar, hanya satu unit yang terdaftar. Kami juga sudah menyampaikan masalah ini kepada pemilik bangunan agar segera mengurus IMB baru,” kata Herbert, Rabu (7/11).
Dia juga mengakui, dari 55 unit bangunan perumahan DPR hanya satu IMB yang terdaftar di DPMPSTP. Menurutnya, masalah ini juga sudah diselidiki pihak Dinas Tata Ruang (Distaru) Kota Bekasi. Terkait oknum pelaku pemalsuan, katanya, yang lebih berwenang melaporkannya adalah pemilik bangunan yang merasa dirugikan. (gar)
0 
0
