PEMBAHASAN dan penetapan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019 Kabupaten Bekasi molor. Harusnya, Jumat (9/11) sudah ditetapkan DPRD, tapi gagal karena beberapa kepala dinas tidak hadir.
Anggota Badan Musyawarah anggaran (Bamus) DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno juga membenarkan molornya penetapan KUA PPAS tersebut. Menurut politisi PDI Perjuangan ini, salah satu penyebabnya karena para kepala dinas tidak hadir tanpa alasan yang jelas.
“Penetapan KUA-PPAS belum dapat dilaksanakan karena pihak dinas tidak hadir. Padahal, pada hari Jumat (9/11) harusnya sudah bisa ditetapkan,” kata Nyumarno kepada wartawan, Senin (12/11).
Menurut dia, pembahasan KUA-PPAS 2019 ini sangat penting. Untuk itu, semua organisasi perangkat daerah (OPD) sudah sewajarnya hadir, karena KUA PPAS adalah dasar dalam penyusunan RAPBD 2019.
Terkait beberapa kepala dinas yang belum hadir, dia menilainya aneh karena mereka tidak akan tahu kegiatannya di 2019 nanti. Berapa kebijakan dan plafon anggaran sementara yang akan dikelolanya, tentu mereka juga tidak akan tahu.
Nyumarno menambahkan, seharusnya Badan Penelitian Pembangunan (Balitbang), Bappeda, dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mempunyai kajian dan perencanaan yang jelas, termasuk kenaikan Jastek untuk honorer, kenaikan upah untuk THL, harus dikaji secara komprehensif dan menyeluruh. Harus ada kajian kenaikan setiap tahunnya, karena bagaimanapun kebutuhan hidup itu juga naik setiap tahunnya.
Meskipun kemarin saat pembahasan KUA PPAS dengan sebagian OPD sudah ada kenaikan satuan harga minimum tentang gaji THL di beberapa OPD, namun menurutnya baru ada beberapa OPD yang telah menganggarkan biaya Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi para tenaga Non PNS di masing-masing OPD.
“Sementara untuk OPD gemuk yang banyak tenaga non PNS, malah belum sama sekali terlihat kenaikan upah ataupun belum menganggarkan kesejahteraan berupa Jaminan Sosial bagi tenaga non PNS,” ujar Nyumarno.
Dia menyebutkan, pada rapat lanjutan pembahasan KUA PPAS dengan beberapa OPD, Senin (12/11), pihaknya memperjuangkan agar Dinas Pendidikan Kabuapten Bekasi menganggarkan jaminan sosial bagi tenaga non PNS di dinas tersebut.
“Mengingat jumlahnya sangat banyak, ribuan non PNS dinas pendidikan yang belum naik upahnya atau Jastek atau sebutan lainnya, minimal tahun 2019 yang akan datang sudah mendaftarkan tenaga non PNS di lingkungan Dinas Pendidikan ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan,” kata Nyumarno.
Menurut dia, dasar hukum aturan pelaksanaanya juga sudah jelas. Untuk itu, dia sebagai anggota DPRD Kabupaten Bekasi sejak awal turut mengawalnya. (*/pir).
0 
0
