KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Raharjo menghadiri acara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di Kota Bekasi, Minggu (9/12) pagi. Peringatan kali ini bersamaan dengan acara car free day (CFD).
Acara ini dihadiri Walikota Bekasi Rahmat Effendi, Wakil Walikota Bekasi Tri Adhianto, Pj Sekda Widodo Indrijantoro, Kapolresta Metro Bekasi Kota Kombes Indarto, Dandim 05/07, Ketua DPRD Kota Bekasi Tumai, dan Ketua ICW Donal Fariz.
Ketua KPK Agus Raharjo berpesan agar pejabat di Kota Bekasi bekerja sesuai dengan amanah. Menurut dia, jabatan adalah sebuah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Untuk itu, dia meminta agar dalam pengelolaan keuangan perlu transparansi dan menghindari conflik of interest.
“Keinginan kita semua yaitu bekerja sesuai amanah karena jabatan, dan pekerjaan yang kita pegang adalah suatu amanah yang harus dipertanggung jawabkan. Maka dari itulah penting transparansi dalam hal keuangan agar kita bisa menghindari conflik of interest. Oleh sebab itu kita harus bisa mengubah maindset taat aturan dari sejak dini,” pesan Agus Raharjo.
Ketua Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz mengatakan, peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia bukannya hanya di Kota Bekasi saja, namun di seluruh dunia pun merayakan nya, karena dalam perspektif nasional kerja kerja kerja itu bukan hanya tugas KPK, kajari, kapolri namun kerja kita semua dari semua elemen atau collaborative management.
Sementara Walikota Bekasi Rahmat Effendi menyebutkan, Kota Bekasi saat ini berkembang dengan mengandalkan investasi. Oleh sebab itu, membutuhkan kepastian hukum dan perlindungan hukum.
“Saya berharap kota kita dijauhi dalam persoalan hukum yang sedang mendera di republik ini, sehingga kita tidak terpaku untuk memecahkan persoalan-persoalan yang rumit di masyarakat,” tegas walikota yang akrab disapa Pepen.
Acara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia ini diakhiri dengan launching sekaligus penyerahan kunci WBS (Whistle Blowing System) yang merupaka sistem untuk memproses pengaduan/pemberian informasi yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung sehubungan dengan adanya perbuatan yang melanggar perundang-undangan, peraturan/standar, kode etik, dan kebijakan, serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. (hms/gar).
0 
0
