Pekerjaan sudah dilaksanakan, namun para pengusaha yang menjadi mitra kerja Pemerintah Kota Bekasi harus ‘gigit’ jari. Sebab, mereka tak bisa mendapatkan pembayaran atas pekerjaan tersebut menyusul tak tersedianya dana di kas daerah.
“Saya lebih Rp500 juta pengadaan barang di salah satu SKPD (satuan kerja perangkat daerah) yang gak bisa dibayarkan sekarang. Tapi saya sudah tandatangan surat kesepakatan bersama antara pejabat pembuat komitmen dengan penyedia barang/jasa tentang penundaan pembayaran,” ujar salah satu mitra kerja Pemkot Bekasi dalam hal pengadaan barang.
Hal senada disampaikan pengusaha jasa makan minum lainnya. “Pusing juga ya kalau pembayaran ratusan juta rupiah harus ditunda hingga tahun depan. Tapi, mau bagaimana lagi. Katanya gak ada uang buat bayar, ya sudah kita tunggu tahun depan,” timpalnya.
Berdasarkan hasil penelusuran Koran Bekasi, ada mata anggaran Belanja Tidak Tetap (BTT) di dalam APBD Kota Bekasi tahun anggaran 2019 sebesar Rp484 miliar. Dimana nantinya Rp3 miliar merupakan anggaran untuk bantuan bencana alam dan sisanya diduga untuk pembayaran tunda bayar belanja langsung yang melibatkan pihak ketiga.
Hal ini juga mengacu pada Peraturan Walikota Bekasi nomor 71 tahun 2018 tentang Mekanisme Penundaan Pembayaran Belanja Langsung pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkot Bekasi.
Pada poin B tertulis, bahwa pada akhir tahun anggaran terdapat pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan dari belanja langsung. Namun, karena tidak tersedianya dana, maka belanja dimaksud belum dapat dibayarkan atau ditunda pembayarannya.
Dalam Bab pasal 4 ayat 1 juga tertulis jenis belanja yang ditunda bayar merupakan belanja langsung pada SKPD yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPD yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal. Sedangkan dalam pasal 7 ayat 1 tertulis, utang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usulan kepala SKPD selaku Penguna Anggaran (PA). (Jim)
0 
0
