- Dapat Honor Per Bulan Mulai Rp10 Juta Hingga Rp20 Juta
- Rahmat Effendi: Pemborosan Kalau Cara Mikirnya Boros
Di tengah terjadinya ‘turbulensi’ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi tahun 2018, Pemerintah Kota Bekasi malah mengucurkan anggaran yang cukup fantastis kepada Tim Walikota Untuk Percepatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan (TWUP4) sebesar Rp1,7 miliar yang dilantik pada Senin (17/12).
Sementara di sisi lain, goncangan dahsyat atas anggaran itu, memaksa dilakukannya pemotongan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Bekasi sebesar 40% sejak Oktober 2018. Bahkan juga berdampak akan penundaan pembayaran belanja langsung yang melibatkan pihak ketiga karena tidak tersedianya dana. Belum lagi keuangan Pemerintah Kota Bekasi pada 2019 yang berpotensi defisit sekitar Rp333 miliar.
Dalam Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 050.1/Kep.176.A-BKPPD/XI/2018 tentang Kedudukan TWUP4 terdapat 17 pengurus di dalamnya yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan lima Ketua bidang dengan masing-masing anggota. Berdasarkan penelusuran Koran Bekasi, para pengurus TWUP4 ada yang berlatarbelakang sebagai ASN, pengusaha, calon anggota legislatif, pengurus partai politik, mantan komisioner KPU Kota Bekasi dan sebagainya. Pada poin ke lima dalam surat keputusan tersebut juga disebutkan bahwa setiap pengurus akan mendapatkan honorarium.
Menurut sumber di internal Pemerintah Kota Bekasi, anggaran Rp1,7 miliar itu akan digunakan untuk honorarium dan pendukung lainnya seperti pembelian alat tulis kantor (ATK). Besaran honorarium sesuai dengan jabatannya. Untuk ketua, akan mendapatkan honor sebesar Rp20 juta, Ketua Bidang Rp17,5 juta, dan anggota sebesar Rp8 juta hingga Rp10 juta setiap bulannya.
“Masih ada pembahasan lebih lanjut. Kalau SK sudah ada, hanya saja dari anggota masih ada perubahan. Kalau yang ASN tidak dapat honor. Kalau kita bicara anggaran, Rp1,7 miliar saja itu kurang. Tapi kekurangannya bisa di Anggaran Biaya Tambahan (ABT),” kata sumber kepada Koran Bekasi, Rabu (19/12).
Sumber menambahkan, ASN yang ada didalam kepengurusan TWUP4 hanya sebagai pendukung di kesekretariatan. Masih menurut sumber, seluruh pengurus TWUP4 sudah melewati seleksi berkas dan assessment yang dilakukan BKPPD (Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah) Kota Bekasi.
“Kalau sekretarisnya itu Sekretaris Bappeda. Sudah ada seleksi berkas dan assessment semua itu di BKPPD. Kebetulan kesekretariatan ada di Sekda, sekretarisnya ada di Bappeda. Berarti bidang yang ada dibawah Sekda semua bagian masuk, tapi tidak ada SK (Surat Keputusan). SK-nya baru kemarin dimajukan ke Pak Wali belum dinomorin, yang pasti Pak Wali sudah setuju mengenai masalah honor,” jelasnya.
Menanggapi hal ini. Walikota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, tim beranggotakan 17 orang ini dibentuk untuk meningkatkan akselerasi Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) pada bidang-bidang tugas organisasi perangkat daerah (OPD).
“Pemborosan kalau cara mikirnya boros. Tidak berpikir manfaat yah susah,” kata Rahmat Effendi,
Dijelaskannya, tim ini nantinya bakal membantu mengendalikan, mempercepat, mendorong, mengkaji hingga menganalisa rancangan pembangunan sehingga arah kebijakannya sesuai dengan janji politik kepala daerah. “Kami ini bukan perusahaan barang, tapi kami adalah organisasi milik masyarakat yang output nya (keluarnya) kepuasan. Makanya tim yang dimulai 2019 ini kami bentuk dalam melayani kepuasan masyarakat,” jelasnya.
Walikota mengakui kalau tim diisi orang yang memiliki pengalaman, terutama di perusahaan swasta. Dan cara pandang pegawai yang bekerja di lingkungan swasta sangat berbeda dengan pemerintahan.
“Untuk kepala organisasi perangkat daerah boleh berdiskusi karena mereka mempunyai pengalaman di bidang swasta. Cara berpikirnya jauh berbeda karena di perusahaan swasta ada target kinerja, jam kerja hari per hari,” tegasnya.
Menurutnya, pembentukan tim ini hanya memakan waktu selama tiga pekan. Pada pekan pertama dia minta dibuatkan payung hukum berupa Peraturan Walikota oleh BKPPD Kota Bekasi.
Setelah itu, Walikota mengecek dan merevisi dokumen yang disajikan BKPPD. Proses dokumen itu kemudian rampung selama dua pekan kemudian, sehingga terbit Perwal Nomor 050.1/kep.187-BKPPD/XII/2018 tentang Tim Walikota Bekasi untuk Percepatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan.
“Saya minta ke BKPPD, tolong dibuatkan surat keputusan yang mengatur tentang tim percepatan pembangunan yang diisi oleh orang-orang profesional dan juga ada administrasinya sebagai daya dukung dari tim tersebut,” jelasnya.
Ditemui terpisah, anggota bidang kemasyarakatan TWUP4 Wembri yang juga maju sebagai calon anggota legislatif periode 2019 – 2024 dapil 1 mengaku sudah memberikan surat pengunduran diri ke KPU Kota Bekasi di hari yang sama setelah dirinya menerima surat undangan pelantikan. Ia lebih memilih menjadi anggota TWUP4 ketimbang sebagai caleg.
“Kita kan taat aturan, walaupun di aturannya ASN dan TNI POLRI ga boleh. Sudah kita lepaskan begitu terima surat pelantikan hari itu juga kalau tidak salah tanggal 14 Desember saya mengajukan surat pengunduran diri ke KPU Kota Bekasi,” terang Wembri.
Wembri mengaku kalau pilihannya memilih sebagai anggota TWUP4 tetap bisa memberikan kontribusi untuk Kota Bekasi. Walaupun menurutnya secara moril ia sudah kehilangan waktu, pikiran dan materi untuk sosialisasi dan kampanye. Wembri juga mengaku belum mengetahui masalah honorarium yang akan ia terima sebagai anggota TWUP4.
“Kita itu berpikir kepada kepentingan masyarakat Kota Bekasi, memang secara moril saya berat, karena saya sudah sosialisasi dan mengeluarkan biaya tapi itu risiko dari sebuah perjuangan. Ujung-ujungnya kan tetap pengabdian untuk masyarakat termasuk di TWUP4. Kebetulan dengan janjinya Walikota untuk mempercepat pembangunan inilah yang harus kita kawal untuk Kota Bekasi yang ihsan madani,” ujarnya.
Ketua KPU Kota Bekasi Nurul Sumarheni mengaku sudah menerima surat pengunduran diri Wembri sebagai caleg. Namun, proses yang sudah berjalan tidak dapat diubah, dan nama Wembri tetap masuk di Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu Legislatif 2019.
Nurul juga mengatakan, untuk kejadian seperti ini agak “abu-abu”, karena memang tidak melanggar aturan tapi statusnya tidak bisa diubah karena sudah masuk di DCT. Dan menurut Nurul, surat pengunduran diri tersebut bagi KPU tidak ada konsekuensi apa pun. Tapi bagi yang bersangkutan kemungkinan ada konsekuensinya khususnya kepada masyarakat.
Ketua DPC Partai Hanura Kota Bekasi Syaherallayali mengaku belum menerima laporan resmi kalau anggotanya masuk dalam TWUP4. Namun ia mengaku tetap akan mendukung kader partainya untuk bisa berkontribusi bagi Kota Bekasi. Bahkan pria yang akrab disapa Ral ini menyatakan dirinyalah yang merekomendasi kadernya untuk menjadi anggota TWUP4. Dengan bergabungnya kader Partai Hanura di TWUP4, tetap tidak mengurangi jumlah suara partainya.
“Belum sampai laporannya. Kalau saya melihat itu kan belum jelas aturannya. Sementara rujukannya adalah bahwa memang Pak Wali menempatkan dia (Wembri) berdasarkan tim kajian pak wali. Dia kan sudah ditetapkan sebagai caleg sejak 23 September 2018 dari Hanura. Kita juga kan merekomendasikan kader-kader kita kalau dibutuhkan kita siap. Pertimbangan saya karena ada juga caleg di dewan pengawas BUMD,” papar Ral. (Jim)
0 
0
