Humas Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara (Jakut) Djuyamto menanggapi pemberitaan terkait adanya sidang kilat perkara narkoba atas nama terdakwa Indra Setiawan alias Indra, akhir Desember 2019.
Menurut Djuyamto, pemeriksaan perkara narkoba bisa saja dilakukan dengan acara pemeriksaan singkat. Tapi, harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana Surat Edaran (SE) Jaksa Agung Nomor: B.029/A/EJP/2019 tentang pelimpahan perkara tindak pidana narkotika dan penyalahgunaan narkotika dengan Acara Pemeriksaan Singkat (APS).
Dia menjelaskan, berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dalam Surat Edaran Jaksa Agung tersebut, pemeriksaan perkara narkoba bisa dilakukan dengan acara pemeriksaan singkat.
“Nah tentang apakah syarat-syarat tersebut telah dipenuhi, tentu menjadi wilayah otoritas hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut,” kata Djuyamto kepada Koran Bekasi, Senin (27/1).
Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Theodora Marpaung dengan hakim Tumpanuli Marbun menyidangkan perkara narkorba atas nama terdakwa Indra Setiawan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat, pada detik-detik pergantian tahun 2019 ke tahun 2020.
Pada hari itu, Senin (23/12), Jaksa Theodora Marpaung membacakan surat dakwaan yang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi polisi penangkap. Kemudian, hari itu juga pemeriksaan saksi Ahli dari RS Rehabilitasi Narkoba dan diteruskan pemeriksan terdakwa, bahkan langsung pembacaan surat tuntutan.
Dalam tuntutan jaksa, terdakwa Indra Setiawan alias Indra dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinka bersalah melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan tuntutan 8 bulan rehabilitasi di BNN Lido Cigombong, Jawa Barat. Kemudian, hakim Tumpanuli Marbun langsung menjatuhkan putusan selama enam bulan menjalani rehabilitasi.
Banyak pihak mempertanyakan proses sidang kilat tersebut. Alasannya, Pasal 127 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kasus ekstra ordinary crime, sehingga tidak bisa disidangkan seperti perkara tindak pidana ringan (Tipiring). Tapi, Humas PN Jakut Djuyamto meyakini bahwa pemeriksaan perkara dengan acara singkat tidak ada masalah jika memenuhi syarat-syarat sebagaimana Surat Edaran Jaksa Agung. (*/gar).
0 
0
