SEJUMLAH hakim sangat menyayangkan lambatnya pemerintah dalam melaksanakan revisi beberapa pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan Hakim.
Menurut Djuyamto, salah satu dari 17 hakim yang mengajukan gugatan permohonan Hak Uji Materi ke Mahkamah Agung terkait beberapa pasal dalam PP 94 tahun 2012 tersebut, hingga saat ini gaji pokok hakim masih sama dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) lainnya.
“Setelah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI No.23 P/HUM/2018 karena bertentangan dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Peradilan Umum, UU Peradilan Agama dan Peradilan TUN, secara hukum, gaji pokok para hakim masih sama dengan gaji pokok para PNS. Padahal, menurut putusan MA RI tersebut menyalahi ketentuan UU yang menyatakan para Hakim adalah pejabat negara,” kata Djuyamto kepada Koran Bekasi, Minggu (15/12).
Seperti diketahui, kata dia, setahun yang lalu Mahkamah Agung RI telah mengabulkan gugatan permohonan Hak Uji Materi terhadap beberapa pasal dalam PP 94/2012 yang diajukan oleh 17 hakim. Namun sampai sekarang, pelaksanaan revisi PP agar sesuai dengan putusan MA belum juga selesai.
Djuyamto SH berharap agar para hakim segera digaji pokok yang proporsional sesuai dengan beban tanggungjawab yang tentunya berbeda dengan PNS. Dengan demikian, katanya, negara benar-benar menjalankan amanah UU Kekuasaan Kehakiman dalam hal memberikan jaminan kesejahteraan para Hakim. (rls/gar)
1 
0
