UNTUK memudahkan pelayanan di era industri 4.0 saat ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi meluncurkan program dana hibah dan bantuan sosial berbasis aplikasi online bernama ‘SOHIB’.
Menurut Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi Supandi Budiman, SOHIB dibuat untuk memfasilitasi keterbukaan dalam pelaksanaan program pemberian dana hibah dan bantuan sosial Pemkot Bekasi kepada masyarakat.
“Pemberian hibah dan bantuan sosial dari Pemkot Bekasi kepada masyarakat mengacu pada Peraturan Walikota Bekasi nomor 46 tahun 2011 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggung jawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah beberapa kali diubah,” kata Supandi kepad Koran Bekasi, Kamis (4/4).
Menurut Supandi, tahapan-tahapan tentang pemberian dana hibah dan bantuan sosial tersebut, dapat dilihat dan diawasi langsung secara terbuka oleh masyarakat melalui aplikasi SOHIB.
Dengan adanya SOHIB, kata Supandi, masyarakat dapat mengajukan langsung kepada Walikota Bekasi yang mempunyai resiko sosial seperti bencana alam, banjir, kemiskinan dan lain-lain dengan program bantuan dana berkelanjutan dan terikat yang diberikan oleh pemerintah.
“Bantuan Sosial, yaitu program bantuan dana yang diberikan secara selektif oleh pemerintah untuk bantuan sosial berupa seperti bencana alam, banjir, kemiskinan dan lain-lain yang diusulkan oleh seluruh masyarakat Kota Bekasi khususnya, secara perseorangan atau kelompok. Bantuan Sosial itu bersifat sementara, tidak terus-menerus, tidak mengikat dan tidak wajib. Dan disesuaikan juga dengan kemampuan anggaran pemerintah daerah,” lanjut Supandi.
Melalui SOHIB, katanya, seluruh masyarakat dan organisasi di kota Bekasi dapat mengirimkan proposal terkait hibah bansos dan memonitor bagaimana status proposal tersebut apakah diterima, ditolak, sedang diverifikasi, dan sebagainya.
Masyarakat juga dapat ikut berpartisipasi dalam memonitor jalannya hibah bansos yang sudah disetujui oleh Pemerintah Kota Bekasi, sehingga dapat turut memberikan masukan dan saran terkait jalannya hibah bansos tersebut.
“Ajukan ide kreatif kalian tanpa rasa takut akan penyelewengan dana yang diturunkan. Kita semua bersama dapat menjadi yang ahli dalam pembangunan Kota Bekasi, karena berani transparans itu juara,” tegas Supandi.
Hal yang sama juga dikatakan Sekretaris BPKAD Amsiah. Menurut dia, tahapan-tahapan yang dilakukan untuk mengajukan proposal melalui SOHIB tidak susah. Setiap masyarakat atau organisasi di Kota Bekasi yang ingin mengajukan proposal hibah dan bansos melalui SOHIB cukup mendaftarkan melalui aplikasi dan mengirimkan kelengkapan dokumen secara langsung, setelah itu Pemkot Bekasi akan memverifikasi.
“Pertama, masyarakat menyerahkan kelengkapan dokumen secara langsung kepada Pemerintah Kota Bekasi. Kemudian bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah (Setda) melakukan verifikasi kelengkapan proposal dan dokumen pendukung proposal tersebut. Kemudian melakukan entry data melalui website sohib.bekasikota.go.id,” kata Amsiah.
Setelah itu, kata dia, walikota Bekasi memberikan disposisi kepada TU Setda untuk dicatat dan disampaikan kepada Tim Pertimbangan apakah lengkap atau tidak. Kemudian Tim pertimbangan mendistribusikan proposal kepada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait sesuai bidangnya. Lalu, SKPD terkait melakukan evaluasi keabsahan permohonan belanja hibah dan bantuan sosial dibantu oleh Camat dan Lurah.
Setelah itu, kata Amsiah, Tim Pertimbangan berdasarkan hasil pembahasan dengan SKPD terkait, Camat dan Lurah, memberikan pertimbangan atas permohonan belanja hibah dan bantuan sosial.
TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai prioritas dan kemampuan keuangan daerah, yang dituangkan dalam DNC-PBH dan DNC PBBS. Walikota menetapkan persetujuan DNC-PBH dan DNC-PBBS dituangkan dalam bentuk Lembar Persetujuan Walikota dan menjadi dasar pencantuman alokasi belanja hibah dan bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
Setelah itu, proses penyaluran hibah dari Pemkot Bekasi kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatangan naskah perjanjian hibah daerah dan dituangkan dalam berita acara serah terima uang.
“Perangkat daerah melakukan verifikasi berkas dan mengajukan nota pencairan kepada Kepala BPKAD selaku bendahara umum daerah. Kemudian nanti Kepala BPKAD melalui bendahara pengeluaran PPKD menerbitkan SPP-LS beserta dokumen kelengkapannya untuk diajukan kepada pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada BPKAD kemudian diperiksa. Setelah semuanya selesai, permohonan hibah dan bantuan sosial dapat dicairkan ke Bank persepsi yang telah ditunjuk,” jelas Amsiah.
Setelah itu penerima hibah wajib menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Walikota Bekasi melalui PPKD. Perangkat daerah pengelola hibah dan bansos melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bansos yang disampakan ke Walikota.
“Dalam hasil monitoring dan evaluasi terdapat penggunaan hibah atau bansos yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui maka penerima hibah akan menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan,” tutup Amsiah. (Adv/BPKAD)