BELUM adanya jaminan kepastian hukum atas tanah, seringkali memicu terjadinya sengketa dan perseteruan atas lahan di berbagai wilayah Indonesia. Hal itu membuktikan pentingnya sertifikat tanah sebagai tanda bukti hukum atas tanah yang dimiliki.
Lambannya proses pembuatan sertifikat tanah selama ini menjadi pokok perhatian pemerintah. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meluncurkan program prioritas nasional berupa percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
PTSL adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali. Dilakukan secara serentak dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Melalui program ini, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat.
Hal itu diakui Kepala ATR/BPN Kota Bekasi Deni Ahmad kepada wartawan saat beraudensi dengan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi, Jumat (5/4). Menurut dia, program PTSL 2019 pihaknya ditarget mensertifikatkan lahan sebanyak 25 ribu bidang. Sedangkan program pengukuran, ditarget 30 ribu bidang tanah.
Deni menyebutkan, program ini merupakan inovasi pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat soal sandang, pangan, dan papan yang dituangkan dalam Peraturan Menteri No 12 tahun 2017 tentang PTSL dan Instruksi Presiden No 2 Tahun 2018.
Deni Ahmad yang tadinya bertugas di daerah Ciamis, mengaku sudah meninjau beberapa kelurahan yang ada di Kota Bekasi untuk mensosialisasikan program PTSL. Menurut dia, permohonan sertifikat tanah lewat program PTSL tidak sulit. Tapi, pemilik tanah atau bangunan harus bisa membuktikan kepemilikan tanahnya melalui akte jual beli (AJB), kuitansi pembelian dan bukti lainnya.
“Hingga saat ini sudah 5000 bidang tanah yang selesai kami ukur. Mudah-mudahan pada bulan Juli ini sertifikat sudah bisa diserahkan ke masyarakat,” kata Deni.
Ketika disinggung tentang pelaksanaan sosialisasi program PTLS lewat media, Deni mengatakan saat ini masih memprioritaskan sistem jemput bola. Dia lebih yakin jika langsung terjun ke lapangan, sekaligus untuk mengetahui wilayah Kota Bekasi.
“Saat ini saya masih fokus untuk terjun ke lapangan karena masih baru bertugas di Kota Bekasi. Kami sangat mendukung rencana PWI dalam mensosialisasikan program PTLS. Soal upaya penertiban anggota PWI dan penyelenggaraan berbagai kegiatan yang akan dihelat, saya juga mendukung,” kata Deni di ruang kerjanya, Jumat (5/4).
Deni menjelaskan, kendati baru 13 hari menjabat di BPN Kota Bekasi, pihaknya akan berupaya mendukung setiap kegiatan apa pun yang diprogramkan PWI.
Sementara itu, Ketua PWI Bekasi Melody Sinaga menyampaikan agar terjalin kerjasama antara PWI dengan BPN Kota Bekasi.
“Kami menginginkan kemitraan antara BPN dan PWI dapat terjalin dengan baik,” katanya.
Dalam kesempatan itu Melody juga menyampaikan rencana Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dan penerbitan majalah PWI. Menurut dia, UKW adalah upaya menjadikan wartawan lebih profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai jurnalistik.
“UKW ini sangat penting untuk menjadikan wartawan Bekasi menjadi lebih profesional,” katanya.
Selain itu, Melody juga menyampaikan rencana penerbitan majalah sebulan sekali. Penerbitan majalah ini sebagai upaya lebih mengenalkan PWI kepada masyarakat luas.(gar)