Empat kepala desa disebut telah menandatangani surat persetujuan pembukaan (operasi) kembali PT. Atlasindo Karawang, yang selama ini diketahui telah dilakukan penutupan oleh pemerintah setempat. Dugaan ini yang membuat Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Karawang memanggil semua kepala desa dan unsur Muspika yang ikut menandatangani surat persetujuan dibukanya kembali PT. Atlasindo, Senin (19/8).
Kepala Dinas DLHK Karawang, Wawan Setiawan, mengungkapkan selain beredar di media sosial, pihaknya menerima surat yang hanya sepotong menyatakan bahwa masyarakat di empat desa setuju atas dibukanya kembali Atlasindo.
“Kita kemarin dapat surat, cuma suratnya hanya sepotong. Suratnya itu dari kades, cuma selembar, dan kami merasa bahwa bukan itu yang kami minta, karena Atlasindo masalahnya harus diselesaikan dulu yang mendapat sosialnya,” ujarnya kepada KBE, Senin (19/08).
Dikatakannya, berdasarkan pemahaman DLHK Karawang, mereka (PT. Atlasindo) kemarin-kemarin itu bergerilya baik CSR dan segala macamnya, akan tetapi DLHK meminta bukan tanda tangan persetujuan kepala desa tetapi tanda tangan masyarakat yang diketahui oleh kepala dusun, kepala desa, dan akhirnya oleh Muspika.
“Makanya kita undang klarifikasi tadi, hasil tadi disimpulkan sudah. Kalau memang merasa masyarakat setuju, silahkan, saya minta surat dari masyarakatnya asli dan diketahui oleh Muspika,” ujarnya.
Namun, yang datang adalah surat selembar. Intinya masyarakat setuju Atlasindo dibuka kembali dengan ditandatangani empat orang kepala desa.
“Kami perlu tau ini benar atau tidak. Maksud saya bukan tandatangan kades nya, tapi tandatangan masyarakat benar atau tidak dusun nya itu secara otentik lengkap dengan bukti yang mendukung. Nantikan yang disidang di pengadilan itu buktinya,” tegasnya.
Dijelaskannya, pihaknya mengundang kades dan muspika untuk mengkroscek dasarnya mana, karena menurut kades bahwa itu semua sudah disetujui. Maka diundanglah masyarakat untuk datang ke DLHK sekaligus mempertanyakannya.
“Jadi seharusnya tahapannya kalau kades mengetahui, dan kecamatan sudah oke, maka ujung-ujungnya barulah ke DLHK,” ucapnya.
Ketika ditanya apakah jika sudah melalui tahapan sosialnya, PT. Atlasindo akan dibuka kembali, Wawan menjawab bahwa hal itu nanti tergantung dari tim teknis. “Saat ini belum tahapan penyelesaian masalah sosialnya, jika sudah maka kita menginjak ke tim teknis, kita akan mendatangkan dari Provinsi dan Kementerian karena kita tidak punya ahli pertambangan,” pungkasnya.
Seperti diketahui beredar surat di media sosial mengenai persetujuan dibukanya kembali PT. Atlasindo oleh 4 orang kepala desa, Kades Cintalanggeng, Emuh. Kades Kutalanggeng, Yati Siti Nurlitasari. Kades Cintalaksana, Ade Sutarsa. dan Kades Cintawargi, Agus. Tertanggal 22 Juli 2019. (cber)
0 
0
