Ratusan buruh di Kota Bekasi menggelar aksi demo menuntut upah minimum kota ( UMK) Bekasi dinaikkan sebesar 15 persen tahun 2020. Aksi ini berlangsung di lingkungan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bekasi, Kamis (14/11).
Pembahasan final penentuan tahun 2020 yang dikawal para buruh dari beragam serikat buruh ini, sedianya sudah tuntas Senin lalu. Namun rapat tertunda karena perwakilan Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) absen.
Menurut penanggung jawab aksi demo, Suparno, para buruh mendesak agar Dewan Pengupahan setuju dengan permintaan kenaikan UMK sebesar 15 persen untuk tahun 2020.
Dengan kenaikan itu, UMK Bekasi menjadi Rp 4,9 juta. Menurut Suparno, permintaan kenaikan itu sudah disampaikan kepada Walikota Bekasi, Rahmat Effendi, sejak akhir Oktober lalu.
“Tanggal 29 Oktober 2019, kami sudah bertemu dengan Walikota Bekasi dan membuat berita acara nota kesepahaman. Kami akan lihat sama-sama komitmen walikota melalui kepala dinas ini akan dipegang atau tidak,” kata Suparno Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kota Bekasi ini.
Dia mengatakan, serikat buruh menolak perhitungan UMK berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015. Berdasarkan PP itu besaran UMK dihitung sesuai persentase inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
Jika mengacu ketentuan itu, kata dia, UMK Kota Bekasi naik hanya sekitar 8,51 persen hingga nominal antara Rp 4,4 juta. Untuk itu mereka mendesak agar pemerintah mendengar permintaan serikat buruh.
Menurut Suparno, serikat buruh sudah melakukan survei mandiri ke pasar-pasar di Kota Bekasi untuk menghitung UMK 2020 dengan pertimbangan harga 78 item. Mulai dari harga sembako, listrik, hingga harga sewa kontrakan.
“Bahwa dari hasil survei tersebut angka penyesuaian tahun 2020 tentang UMK, khususnya di Kota Bekasi adalah 15 persen,” ucap dia.
Untuk diketahui, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengkaji soal upah minimum kabupaten/kota (UMK) yang berpotensi pada penghapusan UMK.
Untuk itu, kalangan buruh kembali turun ke jalan. Mereka mendesak kenaikan UMK lebih tinggi dari 8,51%, lebih tepatnya sampai 15%. UMK harus ditetapkan oleh gubernur paling lambat 21 November 2019.
Presiden KSPI Said Iqbal mendesak agar UMK tahun 2020 naik sebesar 15%. Selain UMK, buruh juga mendesak Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) yang nilainya di atas UMK juga segera ditetapkan.
Buruh meminta agar kepala daerah berani menetapkan UMK di atas PP 78/2015 tentang pengupahan. Berdasarkan surat edaran menaker, para gubernur di Indonesia direkomendasikan menaikkan UMP/UMK hanya 8,51% sesuai kenaikan inflasi dan PDB. (*/gar)
0 
0
