Oleh: Djoeyamto Hadi Sasmito SH MH
BEBERAPA tahun yang lalu saya pernah menulis tentang betapa abainya negara ini dalam menjamin keamanan para hakim. Jangankan terhadap para hakim di tingkat pertama, para Hakim Agung pun tidak ada protap dan personil yang menjamin keamanannya secara melekat.
Hakim Agung cukup diberi fasilitas sopir tanpa ajudan dan pengawalan. Fasilitas demikian hanya diberikan kepada para pimpinan Mahkamah Agung. Padahal, potensi resiko besar selalu mengintai jika dikaitkan dengan perkara-perkara besar yang kadangkala menyangkut figur-figur publik, juga terkait dengan perkara yang melibatkan sindikat nasional maupun internasional.
Hakim yang sering ditagih untuk selalu bertindak sempurna, namun seperti dibiarkan dalam kondisi tidak punya dignity dan kewibawaan. Betul bahwa dignity dan kewibawaan seorang hakim ditentukan oleh putusan-putusannya.
Namun semestinya negara juga menghadirkan sebuah sistem yang menjamin para hakim bisa tegak dan berwibawa dengan jaminan keamanan maupun kesejahteraan. Bukankah secara normatif dua hal tersebut tegas disebutkan dalam Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman?
Negara tidak pernah belajar dan mengambil hikmah dari ditembaknya seorang Hakim Agung belasan tahun yang lalu. Jadi kalau sekarang ada seorang hakim di tingkat pertama ditemukan mati tidak wajar dengan dugaan kuat dibunuh tidak juga membuka mata negara, maka menjadi omong kosong jika negara membincang soal Negara Hukum. Karena menjamin keamanan para Hakim sebagai pilar Negara Hukum saja tidak mampu.(*)
Kaliurang: 3O November 2019
Penulis adalah: Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)
1 
0
