Oleh Rinovian Rais
(Dosen Institut Bisnis Muhammadiyah/IBM Bekasi)
JIKA PSBB ini gagal diterapkan, maka bisa berakibat buruk terhadap sosial dan ekonomi masyarakat. Dimana, buruh tidak bisa bekerja (PHK) hingga lesunya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Karena hingga kini belum ada yang bisa memastikan kapan pandemi Covid-19 berakhir. Salah satu cara untuk mengakhirinya, dengan penerapan PSBB secara serius oleh pemerintah pusat dan aerah, maka ketertiban masyarakat untuk hidup bersih, sehat hingga tidak melakukan aktifitas di luar rumah serta penanganannya akan cepat selesai Covid-19 berlalu.
Dengan pelaksanaan PSBB yang tidak efektif, maka akan timbul masalah lagi, orang tidak bisa bekerja, ekonomi lesu, (PSBB) efektif itu harus dilakukan sosialisasi yang baik. Koordinasi masih lemah, jadi harus ditingkatkan.
Relaksasi atau pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menjadi isu yang semakin hangat dan menjadi domain pro-kontra beberapa pihak di dalamnya. Kebanyakan pihak mengakui bahwa PSBB terkesan seperti formalitas belaka ketika di daerah pemukiman pinggiran Jakarta misalnya, aktivitas dan interaksi masyarakat cenderung masih berjalan seperti biasa.
Tersiar berita mengejutkan pada Jumat (8/5/2020) kemarin terdapat 11 penumpang pesawat positif terinfeksi Covid-19 di bandara Soekarno-Hatta. Kesebelas penumpang itu adalah eks anak buah kapal (ABK) dari kapal pesiar Italia dan secara bersamaan terjadi penumpukan orang yang cukup banyak. Dan 12 ABK Indonesia dari Negara Columbia (9-5-20) ternyata positif corona. Belum lagi ABK di kapal Long Xin China yang melarung mayat ABK WNI di lautan dekat negara Korea Selatan.
Kita ketahui, bahwa moda transportasi udara dengan kecepatan waktu tempuhnya lebih cepat dari masa inkubasi penyakit menular (in casus Covid-19). Oleh karena itu, pembukaan kembali moda transportasi udara, termasuk bagi WNA semakin memperbesar risiko masuk dan menyebarnya Covid-19.
Rakyat Resah dan Bingung
Untuk mengurangi keresahan rakyat. meminta agar informasi terkait virus Corona dibuat satu pintu. “Jangan ada orang di luar kepentingan berbicara tentang Covid-19, sehingga masyarakat jadi bingung dan resah.”
Di sini terlihat, pemerintah pusat tidak komprehensif dalam upaya cegah-tangkal terhadap penyebaran Covid-19. Seiring penerapan PSBB yang belum optimal, kebijakan pembukaan kembali seluruh moda transportasi (7-5-2020) oleh Menhub semakin melemahkan status “Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.”
Kepala Gugus Tugas Covid-19 Doni Monardo pesimistis wabah covid-19 bisa selesai. Pasalnya, selain menghadapi virusnya, Doni menyebut pihaknya harus berhadapan dengan persoalan lain. “Inilah saya katakan tadi kita punya persoalan, pertama penyakitnya Covid, kedua birokrasi kita tidak terintegrasi, ego sektoral,” kata Doni dalam paparannya kepada Tim Pengawas DPR, Jumat (8/5/2020).
Doni kemudian menjelaskan maksud dari ego sektoral yaitu bahwa kebijakan yang dilakukan pemerintah seringkali berubah-ubah. Salah satunya adalah soal kebijakan Menteri Perhubungan Budi Karya yang kembali membuka transportasi publik. Dia mengatakan bahwa belum tentu yang disampaikan Budi salah, tapi hal itu membuat publik bingung. “Yang disampaikan Pak Budi Karya belum tentu salah. Tetapi, mohon maaf pemerintahnya malah justru membuat rakyat bingung,” sambung dia.
Sebelumnya ia menilai, ketiadaan transportasi juga bisa menjadi masalah tersendiri di tengah pemberlakuan PSBB. Tidak adanya akses transportasi membuat hambatan sejumlah sektor, semisal keterlambatan pengiriman spesimen Covid-19 dari wilayah seperti yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Doni. Karena alasan tersebut Doni menilai bahwa wabah corona akan sulit diselesaikan.
“Sudah prosesnya lambat ditambah lagi keadaan transportasi. Kita tidak akan pernah bisa menyelesaikan Covid ini. Bagaimana kita bisa dapat data,” katanya.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebelumnya menyatakan bahwa seluruh moda transportasi komersial untuk angkutan penumpang, baik darat, laut, maupun udara akan kembali beroperasi mulai 7 Mei 2020.
Namun ia menegaskan, perjalanan atau angkutan mudik dengan moda transportasi apapun tetap dilarang. “Dimungkinkan transportasi akan dibuka besok, namun untuk kepentingan khusus. Tidak untuk mudik. Pemerintah tetap melarang mudik,” ujar Budi Karya dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR, Rabu, 6 Mei 2020.
Seharusnya, sejak awal diterapkan sistem Karantina Wilayah, termasuk di semua pintu masuk wilayah negara. Bahwa PSBB tidak dapat berdiri sendiri, keberadaannya hanya sebagai pelengkap/pendukung Karantina Wilayah.
itu, untuk mengurangi keresahan rakyat. meminta agar informasi terkait virus Corona dibuat satu pintu.
“Jangan ada orang di luar kepentingan berbicara tentang Covid-19, sehingga masyarakat jadi bingung dan resah.”
Kondisi yang terjadi di bandara Soekarno Hatta merupakan keadaan yang dapat mempengaruhi timbulnya pengaruh buruk terhadap kesehatan masyarakat, dengan meluasnya penyebaran Covid-19. Jika arus masuk WNA semakin meningkat, maka dikhawatirkan semakin meningkat pula penyebaran Covid-19.
Meski PSBB sudah berjalan sebulan lebih, tetap waspada karena penyebaran kasus corona di Indonesia ternyata masih tinggi.
Kemarin (9-5-2020) bahkan menembus rekor tertinggi dengan 533 kasus dalam sehari. Juru Bicara Pemerintah Khusus untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto mengatakan, dengan penambahan tersebut maka total pasien yang positif terpapar covid 19 menjadi 13.645 orang dari hari sebelumnya (8-5-2020) yang tercatat 13.112 orang. Tapi, meski jumlah kasus positif bertambah tapi ada juga yang sembuh. Total yang sembuh hingga hari ini mencapai 2.607 kasus atau bertambah 113 dari jumlah kemarin. Selain jumlah positif dan yang sembuh bertambah, jumlah kasus yang meninggal juga terjadi peningkatan. Hingga siang ini jumlah yang meninggal mencapai 959 atau bertambah 16 kasus.
Pemerintah pusat harus konsekuen dengan penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang notabene dideklarasikan oleh Presiden Jokowi sendiri. Pendekatan yang digunakan tentunya harus mengacu kepada sistem Kekarantinaan Kesehatan. Dengan penetapan Presiden tersebut, maka secara yuridis harus dilakukan upaya cegah-tangkal keluar atau masuknya orang antarwilayah. Terlebih lagi, WNA yang masuk ke Indonesia tergolong sangat rawan penyebaran Covid-19.
Sebelumnya WNA (China) akan masuk sejumlah 500 orang ke kendari sehingga Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara dan Ketua DPRD Sultra menolak kedatangan, memang tidak masuk akal sementara orang kita tidak boleh mudik. Sementara ini memasukan orang asing yang jelas yang didatangkan adalah orang orang yang pertama kali penyebaran covid 19 ini.
Keengganan pemerintah pusat untuk menetapkan karantina wilayah (PSBB)semakin dipertanyakan, terlebih lagi di pintu masuk negara. Padahal, Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan telah menegaskan bahwa Pemerintah Pusat bertanggung jawab menyelenggarakan Kekarantinaan Kesehatan di pintu masuk dan di wilayah secara terpadu. Demi kepastian kepentingan ekonomi, kepastian kepentingan keselamatan jiwa rakyat ditanggalkan.
Selanjutnya, dipertanyakan pula daya berlaku penetapan status “Kedaruratan Kesehatan Masyarakat” dan “Bencana Nasional”. Kebijakan yang diambil justru bertentangan dengan sifat kedaruratan dan kebencanaan itu sendiri. Korban jiwa semakin hari semakin terus bertambah akibat pandemi covid 19. Rakyat sudah demikian susah, kini diperparah oleh kebijakan yang membuat resah dan gelisah.
Saya berharap pemerintah pusat serius mengatasi covid 19 ini dengan PSBB dan menjauhkan ego sektoralnya.****
1 
0
