Oleh Luthfi Fadhlullah
PEMERINTAH membatalkan PPKM Level 3 serentak saat Natal dan Tahun Baru di semua wilayah dan menggantinya dengan pembatasan khusus sesuai kondisi setempat. Meskipun masih ada pro-kontra, secara umum keputusan ini disambut baik oleh masyarakat. Selama hampir dua tahun pandemi, pemerintah memang menerapkan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) untuk mencegah penyebaran Covid19. Kebijakan yang berbasis rekomendasi organisasi kesehatan dunia atau (WHO) menjadi panduan masyarakat beraktivitas belajar mengajar, kegiatan di perkantoran atau di ruang publik sehingga transportasi lokal dan domestik.
PPKM terdiri dari empat level. Semakin tinggi levelnya, semakin ketat pembatasannya. Pada PPKM Level 3, hanya pekerjaan esensial yang beroperasi. Sehingga yang lainnya bekerja di rumah. toko, pasar, mal, restoran, dan pedagang kaki lima dibatasi kapasitasnya dan harus tutup lebih cepat dibandingkan saat PPKM level 1 dan level 2. Lalu juga sekolah dan tempat ibadah. Penentuan level PPKM merujuk pada berbagai faktor terkait Covid19. Di antaranya jumlah kasus positif, angka kematian dan kesembuhan, ketersedian rumah sakit, serta cakupan vaksinasi. Oleh karena itu, penetapan PPKM level 3 yang serentak di seluruh Indonesia menjadi mengabaikan semua parameter di atas.
Bersyukur pemerintah membatalkan PPKM level 3 serentak dan menggantinya dengan kebijakan pembatasan khusus. Intinya pembatasan tetap berlaku selama libur Natal dan Tahun Baru, tetapi disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing. Dengan demikian, di daerah yang masih terjadi penularan bisa masuk PPKM level 3, bahkan level 4. Sebaliknya yang berhasil menekan angka penularan bisa masuk PPKM level 2 dan 1. Pemerintah pusat memang perlu menerapkan kebijakan sanksi dan ganjaran agar pemerintah daerah berpartisipasi aktif meningkatkan cakupan vaksinasi dengan tegas melakukan protokol kesehatan dan telaten dengan tes, telusur, terapi. Yang berhasil otomatis semua parameter akan menunjuk pada PPKM level rendah.
Meski demikian, kewaspadaan tidak boleh berkurang. Ada banyak cara agar tak terjadi ledakan penularan. Dari wajib tes antigen atau PCR bagi yang melakukan perjalanan antar kota, aturan ganjil genap, bukti vaksinasi dengan kartu vaksinasi atau aplikasi Peduli Lindungi, sehingga pembatasan yang terjadi menjadi otoritas pemerintah daerah. Apa boleh buat, kita semua masih harus menahan diri. Tidak ada salahnya merayakan Natal dan Tahun Baru secara sederhana. Meski angka penularan, kesakitan dan kematian sudah menurun drastis. Virus Covid19 masih berkeliaran, bahkan ada varian baru Omicron. Inilah saatnya kembali kepada esensi yang hakiki. (Penulis adalah Mahasiswa Unisma Bekasi)
