KOBEKKOTA– Rapat paripurna panitia khusus (Pansus) penggusuran lahan Pekayon Jaya Bekasi Selatan di Gedung DPD Kota Bekasi, Selasa (22/11), pukul 09.00 WIB sempat diskors selama 30 menit. Hal ini terjadi karena ada keributan di halaman gedung, dan para wakil rakyat itu keluar untuk mendengar dan menampung aspirasi perwakilan warga yang lahannya tergusur.
Rapat Paripurna sejatinya memang terbelah, karena ada fraksi yang tidak mendukung antara lain dari Partai Golkar, PKS, dan Hanura. Wakil rakyat dari ketiga partai besar itu, melalui Wakil Ketua II DPRD Heri Koswara bahkan mengeluarkan pernyataan, bahwa paripurna yang dipimpin Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Bekasi H Tumai bersama 26 anggota itu ilegal.
Alasannya, sebagaimana diberitakan sebelumnya hanya ada empat fraksi yang ambil bagian yakni fraksi PDIP, Gerindra, PPP dan Fraksi Demokrat. Tiga wakil ketua DPRD, yakni H Edi, Heri Koswara dan M Dian, bahkan tidak hadir. “Kita bertiga tidak menghadiri paripurna tersebut,” kata Heri dari PKS.
Soal pengggusuran, kata Heri, akan dikonsultasikan dan dicarikan solusinya dengan Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi. Untuk mencari jalan keluar, sebagaimana terungkap pada konferensi pers di Cafe Caramel, Bekasi, pukul 17.00 WIB pada hari yang sama, direncanakan pertemuan yang dijadwalkan Jumat 26 November mendatang. (yanzi)
