KOBEK KOTA-Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Walikota Bekasi Rahmat Effendi menandatangani Adendum Perjanjian Kerjasama tentang peningkatan pemanfaatan lahan tempat pembuangan Akhir (TPA) Sampah Menjadi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang Kota Bekasi di Balai Kota Jakarta, Selasa (18/4).
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menyatakan kesepakatannya untuk menyediakan kebutuhan air bersih di sekitar kawasan TPST mulai 2017.
“Kesepakatan itu tertuang dalam perjanjian perubahan Pemprov DKI dan Pemkot Bekasi terkait dengan peningkatan pemanfaatan lahan di TPST itu,” kata Walikota Bekasi Rahmat Effendi.
Addendum itu terdapat salah satu poin kesepakatan bahwa Pemprov DKI bersedia mengeluarkan dana penyertaan Rp25 miliar pada 2017 untuk pengembangan jaringan sumur artesis di tiga kawasan TPST Bantargebang. Dan dibangun di Kelurahan Ciketing Udik, Kelurahan Cikuwul dan Kelurahan Sumurbatu dengan 8 ribu.
Air bersih ini gratis, karena masyarakat kesulitan mengakses air bersih akibat limbah sampah yang mengotori air tanah.
Dilain itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Isnawa Adji menambahkan, poin addendum tersebut berisi tiga hal yang berkaitan dengan peningkatan kinerja pelayanan sampah serta penataan lingkungan Bantargebang.Poin pertama, berkaitan dengan kompensasi yang dipergunakan untuk penanggulangan kerusakan lingkungan, perbaikan infrastruktur, kesehatan dan pengobatan.
Poin kedua, terkait dengan bantuan langsung tunai kepada 18 ribu warga yang terdampak sampah DKI di Bantargebang dan poin ketiga berkaitan dengan pembentukan Tim Monitoring Evaluasi Sampah yang terdiri atas perangkat daerah, pelibatan tenaga ahli dan tokoh masyarakat berdasarkan persetujuan Walikota Bekasi.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengapresiasi kerjasama antara kedua pemerintahan itu. “DKI senang punya daerah tetangga yang punya respons cepat terhadap persoalan warganya. Komunikasi saya dengan Walikota Bekasi cukup lewat Whatsaap. Hubungan ini sangat baik,” katanya.
Dasar pembuatan addendum tersebut, sebagai tindak lanjut keputusan melakukan swakelola TPST Bantargebang sejak 2016.
“Buat apa bayar swasta untuk mengelola TPST Bantargebang, lebih baik uangnya diserahkan kepada Pemkot Bekasi untuk dikelola dengan baik,” tegas Gubernur DKI Jakarta. (man)
