KOBEK KOTA-Walikota Bekasi Rahmat Efgendi mengatakan, Pemerintah Kota Bekasi akan mengevaluasi perizinan, termasuk yang sudah diterbitkan.
Hal itu diungkapkan ketika melaksanakan Inspeksi mendadak (Sidak) di sejumlah titik investasi. Sidak sebagai bentuk kewajiban pemerintah terhadap penegakan aturam sebagai dampak dari rekomendasi yang langsung dirasakan masyarakat.
” Evaluasi dengan melakukan law enforcement yang dikaji dari aspek teknisnya, amdalnya, banjirnya jika bangun di tempat untuk mengetahui apa dampaknya ke masyarakat,” katanya.
Dikatakan, perizinan diterbitkan pada saat tata ruang dan detailnya sudah ada, dan kalau ada masyarakat yang tidak setuju dengan ijin diterbitkan, bisa menempuh jalur hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara .
Orang berinvestasi, memerlukan jaminan hukum pada saat mereka menanamkan uangnya jaminan, sehingga tidak berimplikasi negatif terhadap image kota bekasi berpenduduk sekitar 2.6 juta itu.
Kalau ada implikasi image rush yang tidak baik, implikasi sosialnya sangat luar biasa,” kestabilan ekonomi harus dijaga,” tandasnya. Jika jaminan hukum dan kepastiannya dapat dipertanggungjawabkan, otomatis ekonomi naik, lapangan pekerjaan terbuka lebar.
Ditambahkan, harua ada penegakan hukum yang jelas, dan jika tidak memenuhi rekomendasi, cabut izinnya jika memenuhi haruslah diberikan penghargaan(man)
