Kantor Bupati Bekasi/net
KOBEK CIKARANG-SATUAN Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Bekasi akan menindak sejumlah tempat hiburan malam (THM) yang melanggar ketentuan Perda No 03 Tahun 2016 Tentang Kepariwisataan. Tindakan itu dilakukan untuk menjawab berbagai pertanyaan masyarakat yang menyatakan kinerja pemerintah daerah kurang maksimal.
Memang, hingga saat ini belum ada tanda-tanda tindakan tegas, mengingat hampir semua Tempat Hiburan Malam seperti Diskotik, Bar, Klub Malam, Pub, Karaoke,Panti Pijat dan Live Musik di Kabupaten Bekasi masih beroperasi.
“Hal ini yang dianggap melanggar,” kata Kepala Kepala Bidang Penegakkan Perda Satpol PP Kabupaten Bekasi, Ida Nuryadi di Kabupaten Bekasi, Minggu.
Menurut dia, tentunya masalah ini tidak dapat serta merta harus melakukan penutupan, namun masih ada cara lain yang lebih baik dengan melakukan tindakan persuasif.
Dengan cara ini dirasa dapat lebih menstimulus kegiatan atau aktivitas tempat hiburan malam agar melakukan penutupan sendiri atau merubah pola penjualan.
Memang tidak dapat dipungkiri, dengan adanya tempat hiburan malam yang berkembang pesat tentunya menimbulkan berbagai permasalahan. Permasalahan itu diantaranya perdagangan anak dibawah umur untuk melayani nafsu laki-laki hidung belang, peredaran narkotika pada sekitar daerah tersebut, dan lain sebagainya.
Tentunya permasalahan tersebut akan terus bergulir, namun bila pengusaha hiburan malah dapat diberi masukan untuk lebih melihat peraturan daerah maka akan muncul kondisi yang berimbang.
Tetapi bila hal tersebut tidak ada perhatian atau dihiraukan oleh pengusaha tempat hiburan malam maka langkah terakhir yaitu penutupan secara paksa.
Ini dikarenakan dalam peraturan daerah yang mengatur tempat hiburan malam sudah jelas dan secara penindakan berupa penutupan dibenarkan.
Ia menambahkan dalam hal ini belum dapat dilakukan penyegelan tempat hiburan malam. Tentunya harus sesuai aturan yang berlaku.
Aturan-aturan tersebut harus melalui beberapa tahapan, diantaranya evaluasi kinerja, permintaan secara langsung dari pemerintah daerah dalam bentuk kajian serta ringkasan masalah, setelah itu baru keputusan dan kesimpulan.
Sementara itu Kepala Satpol-PP Kabupaten Bekasi, Sahat MBJ Nahor membantah jika penertiban tempat hiburan malam dinyatakan berhenti tanpa ada kejelasan.
- Selama ini penertiban memang belum dilakukan dengan tegas mengingat harus melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial dan SKPD terkait lainnya.
Ini dilakukan sebagai upaya penegakan hukum, yang menyatakan setiap aturan yang sudah disahkan dan secara pengakuannya ada harus ditegakkan “Penegakan aturan dan penutupan tempat hiburan malam pasti akan kita lakukan tetapi kita harus berkordinasi dulu,” katanya. (*/gar)
