MASYARAKAT Peduli Pembangunan (MPP) Sumatera Selatan menuntut Kejaksaan Agung dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) segera mengusut dan menindak tegas kasus dugaan tindak pidana korupsi anggota DPRD Sumsel periode 2009-2014 yang mendapatkan saluran dana aspirasi yang bersumber dari dana hibah Pemprov Sumsel sebesar Rp379 miliar.
Hal itu diungkapkan MPP dalam unjuk rasa didepan Gedung Kejagung dan KPK, Jumat (28/7). Dalam tuntutannya, pengunjuk rasa merinci, masing-masing Ketua DPRD menerima Rp6 miliar, sementara anggota DPRD Rp5 miliar. “Kami meminta Kejagung dan KPK turun ke Sumsel dan mengusut tuntas kasus ini karena sudah terlalu lama dan berlarut-larut,” kata Abdullah, koordinator aksi.
Disamping itu, MPP juga meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas proposal fiktif bantuan dana mushala, rehab sekolah, bantuan bibit pertanian, dan infrastruktur yang menggunakan dana hibah aspirasi tahun 2013.” Ini fakta yang ada dan kami meminta diusut tuntas,” tegas Abdullah.
Lebih lanjut dikatakan, selain kedua hal di atas, dana hibah yang membengkak akibat Islamic Solidariti Games, yang semula dianggarkan Rp2,5 miliar menjadi Rp5 miliar yang dibahas pada masa reses DPRD Sumsel, juga harus ditindaklanjuti penegak hukum.
“Kami meminta semua anggota DPRD yang terbukti melanggar hukum dan undang- undang untuk ditangkap. Kami meminta agar aparat penegak hukum berkonsentrasi mengusut kadus ini. Ada 75 anggota DPRD Sumsesl periode 2009-2013 yang terlibat. Dan hingga saat ini mereka belum ditetapkan sebagai tersangka, apalagi ditahan. Bagi kami ini mencederai hati nurani masyarakat Sumsel,” tegas Abdullah.
Dalam spanduk yang dibawa pengunjuk rasa, ada nama-nama A Yani, Edward Jaya, M Yansori, Adi Karta, Marino, M Sakim, M Aroji, Anita Nuring Hati, Lili Martiani, Badrullah Kohar, dan MA Gantana.
Sayangnya nama-nama lain tidak dicantumkan pengunjuk rasa.” Soal nama lain sudah kami serahkan ke Kejagung dan KPK, silahkan tanya ke mereka,” jelas Abbdullah.
Sementara itu juru bicara KPK, Febriansyah mengatakan, aspirasi yang diterima dari masyarakat tentu akan ditindaklanjuti oleh KPK.” Untuk sementara ini pengaduan kami terima dan nanti akan ditindaklanjuti,” kata Febri. (rif/*zas)
