KOBEK KOTA – Seluruh pelaku usaha di Kota Bekasi diwajibkan menjadi anggota Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin). Kewajiban itu tertuang dalam Peraturan Walikota (Perwal) No 21 tahun 2017. Hal itu dikatakan Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Kadin Kota Bekasi Anggiat Hutapea kepada Kobek, Rabu (14/6) malam.
“Dalam Perwal jelas disebutkan bahwa pelaku usaha dan organisasi perusahan di Kota Bekasi wajib menjadi anggota Kadin. Dasar penerbitan Perwal ini adalah peraturan gubernur Jawa Barat dan undang-undang,” kata Anggiat di sela-sela acara buka puasa bersama di kantor Kadin, Villa 200 Jalan Kemakmuran, Kelurahan Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan.
Menurut pengusaha muda itu, setelah Perwal disosialisasikan kepada para pelaku usaha, dalam pengurusan perizinan nantinya harus melampirkan kartu anggota Kadin. Untuk itu, Juli 2017 Kadin berencana mengundang para pelaku usaha untuk acara halal bi halal sekaligus sosialisasi Perwal.
Anggiat Hutapea yang juga pimpinan Aura Hutaka Grup mengakui bahwa pihaknya sudah menyurati dan mensosialisasikan Perwal tersebut ke para pelaku usaha agar mau masuk ke menjadi anggota Kadin. Alasanya, jika belum juga bergabung jangan harap bisa mengurus perizinan atau memperpanjang izinya di Kota Bekasi.
“Kita ingin membuat Kota Bekasi ini maju dan sejahtera bagi para pelaku usaha kecil, menengah dan besar. Jika kita melihat di pasal 6 Perwal, arahan pengembangan dunia usaha itu juga sangat jelas dan bagus, “ tegasnya.
Menurutnya, perwal itu sudah benar bagi para pengusaha yang mengerti Undang Undang Nomor 1 tahun 1987 tentang kamar dagang dan industri. UU nomor 9 tahun 1996 tentang pembentukan kotamadya daerah tingkat II Bekasi. UU nomor 25 tentang penanaman modal. UU nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. UU nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
UU nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian. UU nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan. UU nomor 30 tahun 2014 tentang adminstrasi pemerintah. Dan UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, sebagaimana telah beberapa kalai diubah terakhir dengan UU nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU.
Selain UU ada juga Peraturan Pemerintah (PP) nomor 1 tahun 2008 tentang investasi pemerintah. Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 108 tahun 2015 tentang pembangunan dunia usaha. Dan Perda Kota Bekasi nomor 06 tahun 2016 tentang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah Kota Bekasi.
“Kita juga sudah bekerjasama dengan semua Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) Kota Bekasi. Jadi, walaupun pelaku usaha sudah terdaftar menjadi anggota Kadin di tempat lain, tapi di Kota Bekasi belum terdaftar, mereka harus mendaftarkan diri dulu di Bekasi baru namanya terdaftar sebagai anggota Kadin, “ jelasnya.
Menurut Anggiat, peraturan itu juga berkaitan dengan pendapatan asli daerah. Alasannya, di beberapa daerah pengusaha sudah diwajibkan membuat nomor pokok wajib pajak (NPWP) dimana dia melaksanakan kegiatan. Dengan cara seperti itu, kata Anggi, pajak perusahaan tetap masuk ke daerah dimana dia melaksanakan kegiatan.
Hal itu juga dibenarkan Ketua Umum Kadin Kota Bekasi H Choiril Astari. Menurutnya, sejak memimpin Kadin dia terus melakukan pembenahan dalam struktur kepengurusan. Tujuannya, supaya Kadin bener-benar menjalankan fungsinya sesuai peraturan dan perundang-undangan.
Untuk itu, Ketua Kadin yang arkab disapa H Oing itu pun menggelar acara buka puasa bersama untuk meningkatkan hubungan silaturahmi khususnya sesama pengurus Kadin. Usai berbuka bersama, dilanjutkan dengan sholat berjamaah yang dipimpin oleh Ustadz Amin Ramli.
“Kita hanya mempererat talih silatuhrahmi antar sesama anggota dan jajaran pengurus. Agar kedepanya lebih solid dalam memajukan Kota Bekasi, “ kata Choiril Astari usai menyantap hidangan berbuka. (tgm)
