Sekretaris Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bekasi, HI ditahan penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi, Senin (26/11). Dia diduga terlibat korupsi pencairan cadangan beras bantuan bencana yang dikucurkan Perum Badan Urusan logistik (Bolog).
Penahanan tersangka HI, mantan sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi, dibenarkan Kepala Kejari Kota Bekasi, Hermon Dekristo didampingi Kepala Seksi Pidana Khusus, Siju kepada Koran Bekasi, Senin (26/11).
Menurut Hermon, proses penyidikan perkara yang melibatkan tersangka HI akan segera dituntaskan dalam waktu beberapa minggu. Bahkan, Desember 2018 ini dipastikan sudah dilimpahkan ke pengadilan.
“Proses penyidikan akan dipercepat mengingat status para tersangka sudah kami tahan,” kata Hermon di ruang kerjanya dan diamini Siju.
Sebelumnya, Kejari Kota Bekasi sudah melakukan penahanan terhadap dua pegawai negeri sipil (PNS) BPBD Kota Bekasi, AD dan FS. Mereka dititipkan penyidik kejaksaan di Lapas Bulak Kapal, Bekasi Timur, Kota Bekasi. Begitu juga dengan tersangka HI.
“Tersangka HI kami lakukan penahanan dalam rangka mempercepat proses penyidikan. Jadi, dalam kasus ini sudah tiga tersangka yang kami tahan,” lanjut Hermon.
Menurut dia, penahanan itu dilakukan setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap HI sebagai tersangka. Dengan demikian, tersangka HI pun langsung menyusul tersangka AD dan FS ke Lapas Bulak Kapal.
“Tersangka HI kami tahan karena statusnya sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak Selasa 13 November lalu,” katanya.
Menurut Hermon, perbuatan para tersangka telah merugikan keuangan negara sekitar Rp1,8 miliar dalam kurun dua tahun, yakni 2016 dan 2017. Pada 2016 lalu, mereka mengajukan permohonan cadangan beras pemerintah kepada Perum Bulog Karawang.
Perbuatan itu, kata dia, dilakukan sebagai tindak lanjut penerbitan surat siaga bencana darurat oleh Walikota Bekasi Rahmat Effendi. Mereka juga melampirkan data-data korban bencana banjir, termasuk surat penetapan siaga bencana.
Oleh Perum Bulog, permohonan itu disetujui dan mereka menerima bantuan beras sebanyak 100 ton dari gudang Bulog yang ada di Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Namun hanya 1,3 ton saja yang disalurkan oleh tersangka AD dan FS. Sementara sisanya dijual ke pedagang yang ada di Pasar Baru Bekasi.
Kemudian pada 2017 lalu, AD dan FS mengulangi perbuatannya atas perintah HI, selaku sektetaris BPBD Kota Bekasi saat itu. Untuk itu, tersangka AD dan FS membuat surat palsu dengan menscan tanda tangan Walikota Bekasi. Guna meyakinkan keaslian dokumen itu, mereka pun kembali melampirkan data-data korban bencana.
Kasus ini kemudian dilaporkan masyarakat ke Kejari Kota Bekasi. Awalnya, kejaksaan memanggil AD, FS, dan HI yang saat itu masih berstatus sebagai saksi. “Selama dua pekan kami menyelidiki kasus ini dengan menggali keterangan dari 41 saksi. Dari penyelidikan ini, AD dan FS kita tetapkan sebagai tersangka kemudian disusul HI yang juga sebagai tersangka,” ungkapnya.
Menurut Hermon, tidak tertutup kemungkinan bakal ada tersangka baru dari kasus ini. Bahkan penyidik pun telah menggeledah gudang Bulog di Cibitung, termasuk kantor Bulog di Karawang, Jawa Barat.
“Untuk peran pedagang yang mendapat pasokan beras itu akan kita dalami, bila ada unsur kesengajaan dari Bulog, bisa kita jerat juga,” katanya.
Akibat perbuatan itu, katanya, para pelaku dijerat dengan pasal berlapis. Pertama UU Nomor 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen. Ancaman penjara di atas lima tahun. (gas)
