KOBEK KOTA – Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Bekasi Cucu Syamsudin desak kontraktor segera mengembalikan uang kelebihan pembayaran proyek penyelenggaraan laboratorium bahasa dan laboratorium komputer pada 35 SMP Negeri senilai Rp1,3 miliar lebih. Pengembalian itu sesuai hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2015 pada Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi.
“Kami meminta kepada semua rekanan kontraktor agar memulangkan kelebihan pembayaran proyek tersebut. Pasalnya, BPK menemukan kelebihan pembayaran dan belum sepenuhnya dipulangkan. Uang itu harus dikembalikan ke kasda (kas daerah). Jangan sampai tidak dilaksanakan oleh rekanan,” ujar Cucu Syamsudin kepada Kobek, Kamis (13/4)
Hasil temuan BPK, kata dia, kegiatan itu diduga tidak tertuang dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) tahun 2015. Selain kelebihan dalam penyelenggaraan laboratorium bahasa dan laboratorium komputer pada 35 SMP Negeri Rp1,3 miliar lebih, katanya, ada juga sisa dana Sumbangan Awal Tahun (SAT) tahun 2015 Rp3,9 miliar lebih di 32 sekolah negeri, terdiri dari 2 SMP, 18 SMA, 12 SMK.
Hasil audit BPK tahun 2015, dana SAT sebesar Rp3,9 miliar itu masih tersimpan pada rekening bendahara SAT. Padahal, terhitung 1 Januari 2017 SMA dan SMK Negeri bukan lagi tanggungjawab Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi.
Menurut Cucu yang pernah menjabat Kepala Inspektorat Kota Bekasi ini, dirinya tidak mengikuti betul perkembangan pemulangan dana SAT. Pasalnya, tanggungjawab ini pernah ia serahkan kepada Inspektur Pembantu (Irban) bidang pendidikan untuk melaksanakan perintah BPK.
“Dana SAT itu harus dikembalikan ke kas sekolah. Dan harus dipertanggungjawabkan sesuai peruntukan dan program di sekolah, “ tegasnya.
Sedangkan ketentuan mengenai pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, kata Cucu, diatur dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan nomor 2 tahun 2010 tentang pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.
“Jika ada laporan pemeriksaan BPK yang mengindikasikan kerugian negara, maka masih dimungkinkan untuk ditindaklanjuti selama 60 hari. Kalau batas waktu 60 hari tidak bisa ditindaklanjuti atau dikembalikan maka akan masuk pada ranah hukum,” tandasnya. (tgm)
