KOBEK KOTA –Penanganan dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana hibah Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) tahun 2016 sebesar Rp500 juta yang berasal dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi diduga tidak jelas.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Bekasi pun hingga saat ini tidak bersedia memberikan keterangan terkait kasus tersebut.
Informasi yang diperoleh Koran Bekasi, penanganan dugaan tindak pidana korupsi BKM tahun 2016 sudah dimulai mantan Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Bekasi Ismail Fahmi. Dan beberapa kali para pengurus BKM terlihat memasuki ruang Pidsus.
Namun ketika hal ini ditanyakan kepada, Anggia Yusran selaku pengganti Ismail Fahmi, dia tidak mau menjelaskan sejauh mana penyelidikan dan penyidikan yang sudah dilakukan. “Saya tidak mau jawab. Tidak tahu, ” kata Anggia Yusran kepada Koran Bekasi, pekan lalu.
Anehnya, ketika didesak pun Anggia tetap tidak mau menjawab pertanyaan Koran Bekasi, walau dikejar hingga halaman parkir kejaksaan. “Penanganan Dugaan Korupsi
Dana Hibah BKM tak Jelas?Saya tidak mau jawab. Tidak tahu, ” kelitnya seraya menghindari pertanyaan Koran Bekasi.
Sementara itu, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Anak Bangsa (LSM- PAB) Halder Sinurat mendesak penegak hukum segera mengusut tuntas pemberian dana hibah kepada lembaga pendidikan dan BKM tersebut.
Alasan Halder, lembaganya pernah mengirimkan surat ke Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah (YPLP Dikdasmen PGRI) Kota Bekasi bahwa mereka mengaku tidak menerima dana hibah.
Padahal, dalam daftar penerima dana hibah, YPLP tersebut tercatat sebagai salah satu yang mendapatkan. Selain itu, adanya pihak BKM Sepanjang Jaya Kecamatan Rawalumbu yang mengaku hanya mendapatkan sebesar Rp350 juta.
“Kita minta kepada Kejari segera memeriksa pemberian dana hibah yang diduga tidak jelas. Kita juga siap bantu kejaksaan dalam memberantas korupsi, “ kata Halder kepada Koran Bekasi, belum lama ini.
Tempat terpisah Kepala Bidang (Kabid) Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Imam Yadi, mengaku bahwa BKM untuk Program Pembangunan Partisipatif Berbasis Komunitas (P3BK) Kota Bekasu tahun 2016 mendapatkan dana hibah cukup besar.
“Betul di APBD tahun 2016 PGRI dapat dana hibah sebesar Rp400 juta. Sedangkan BKM untuk P3KB tahun 2016 mendapatkan Rp500 juta dikali 56 Kelurahan, sebesar Rp28 miliar, “ kata Imam Yadi kepada Kobek, belum lama ini.(tgm)
