KOBEK KOTA-Kesatuan Mahasiswa Peduli Bekasi (KMPB) mendorong Kejaksaan Negeri Bekasi mengusut dugaan permainan dan indikasi korupsi di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasasi.
Desakan itu disampaikan KMPB dalam aksinya di depan kantor PDAM Tirta Bhagasasi, karena mereka sangat kecewa dengan dugaan permainan itu. Dan meminta BPK RI, KPK membentuk Tim Audit untuk mengungkap permainan penyertaan modal 2013, juga pemotongan tunjangan karyawan yang berbentuk honor uang daging, anggaran tahun 2016. Termasuk dugaan pembuatan laporan fiktif kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.
Permainan yang merugikan keuangan negara itu, tidak bisa dibiarkan. Sehingga, seluruh direksi PDAM Tirta Bhagasasi yang dinilai tak mampu mengelola perusahaan dengan baik dan dugaan KKN, segera dicopot.
Koordinator Aksi Willy Shadii mengatakan, Kota dan Kabupaten Bekasi dengan penduduk mencapai 7 juta jiwa terus berkembang dengan pembangunan berbagai sektor termasuk hotel, perumahan, apartemen yang memerlukan air.
PDAM Tirta Bhagasasi, sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang diharapkan mampu bekerja dalam pelayanan air bersih, sangat disayangkan adanya dugaan oknum yang memanfaatkan kepentingan perusahaan demi kepentingan pribadi,
Berdasarkan peraturan daerah (Perda) Kabupaten Bekasi no 6 tahun 2013 tentang penyertaan modal, PDAM Tirta Bhagasasi memproleh alokasi sebesar Rp 35 miliar untuk pembuatan bosster pump, pengadaan dan pemasangan jaringan perpipaan, pengadaan dan pemasangan sambungan rumah tangga hingga berupa asset dari hasil 16 kegiatan Dinas Tata Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Bekasi tahun anggaran 2009-2011, tapi nyatanya sampai saat ini pelanggan masih kecewa.
Beberapa kasus yang menghambat kinerja PDAM Tirta Bhagasasi yaitu adanya indikasi KKN yang diduga dilakukan oknum PDAM, di antaranya mutasi terhadap pegawai yang tidak relevan hingga pungutan jual beli jabatan dari Kabag, Kacab, hingga Kasubag. Berdasarakan hasil kajian dan investigasi di lapangan yang dilakukan KMPB, Direksi PDAM Tirta Bhagasasi terindikasi nepotisme demi meraup keuntungan pribadi. Jika dibiarkan, maka perusahaan tersebut seolah-olah milik mereka yang berkuasa, hingga sulit mencapai keberhasilan dan peningkatan kualitas.
Dikatakan, asetnya juga diswastakan dan mengkomersialkan WTP ke pihak Swasta, membuat perjanjian kontrak selama 25 tahun, sehingga BUMN ini merugi hingga tak mampu membayar tagihan proyek. KMPB menuntut agar lebih transparan terhadap pengelolaan sumber anggaran dalam menjalankan organisasi perusahaan daerah. (man)
