0 
0
KOBEK CIKARANG-Duapuluh tiga Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan di Kabupaten Bekasi, dibubarkan menysul Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2017.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Maman Agus Supratman kepada Kobek mengatakan, sebanyak 46 jabatan struktural hilang karena pembubaran itu, yaitu pejabat Kepala UPTD dan Kepala TU-nya di 23 Kecamatan yang dalam struktur termasuk eselon IVA dan IV B. Mereka dialihkan menjadi Pengawas Sekolah dan Kepala TU di sejumlah SMP Negeri. Ini konsekwensi Permendagri itu.
Dan dengan dihapusnya UPTD yang ada di setiap Kecamatan, maka para kepala sekolah dan guru di semua SD Negeri dan SMP Negeri langsung berurusan dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi. “Kalau selama ini, dalam berbagai urusan termasuk mutasi, berurusan langsung ke UPTD. Tapi, sekarang ini, harus ke Dinas Pendidikan (Disdik),” katanya.
Diakui, sejak Permendagri itu, pihaknya memang sibuk untuk menata ulang terutama dalam pemenpatan para pejabat dari UPTD. “Ini aturan, sehingga para pejabat di lingkungan UPTD, harus rela kehilangan eselon jabatannya. Karena jabatan pengawas atau Kepala TU di SMPN bukanlah jabatan struktural,” katanya.
Selain pembubaran UPTD kata mantan Kabag Humas ini, mulai 2018 para kepala sekolah dasar akan mendapat tugas baru sebagai menejer. Mereka memimpin sekolah dan juga menejer.
Di dalam regulasi itu, penghapusan UPTD, maka Kepala SD Negeri pun memiliki kewenangan penuh terhadap sekolah termasuk mengelola anggaran. Maka, kepala sekolah memiliki kuasa pengguna anggaran (KPA) yang selama ini ada di UPTD.
Dikatakan, pihaknya menerapkan peraturan dengan menempatkan para pegawai yang semula di UPTD ke tempat yang lain. Sebanyak 708 SD di 23 kecamatan pun akan langsung di bawah Disdik, sedangkan para Kepala Sekolah dan guru.
Para kepala sekolah pun telah disiapkan melalui serangkaian pendidikan dan pelatihan untuk mengelola penuh sekolah dengan meniru sistem perusahaan. Sehingga maju mundurnya sekolah sangat tergantung kepala sekolahnya, sedangkan disdik harus menyiapkan mereka dengan keterampilan tambahan. Seperti pengetahuan menjadi pengelola anggaran.
Diakui, di tahun pertama penerapan program ini, pasti ada kesulitan karena para kepala sekolah tidak terbiasa dengan penyiapan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan membuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). (hem)
