0 
0
-Pemkot akan Bentuk BUMD
Operator Bus Transpatriot
KOBEK KOTA – Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi melalui Dinas Perhubungan (Dishub) akan membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menangani angkutan massal Transpatriot.
Padahal, pembelian 9 unit mini bus sudah dipertanyakan sejumlah pihak karena harganya mencapai Rp11 miliar lebih dengan kapasitas 30 penumpang.
Rencana pembentukan BUMD sebagai operator bus Transpatriot, diakui Kepala Bidang Pengembangan Dishub Kota Bekasi M Solikhin kepada wartawan, Minggu (14/1). “BUMD ini harus berasal dari perusahaan yang professional. Sebab pemerintah daerah tidak bisa menjadi operator, sehingga kita perlu menjalin kerja sama dengan pihak ketiga,” katanya sambil mengakui bahwa ke 9 bus Transpatriot sudah diperkenalkan kepada masyarakat sejak akhir Desember 2017.
Menurut dia, pengenalan itu sifatnya masih ‘soft launching’ karena bus masih menggunakan plat merah sampai ditunjuknya BUMD yang resmi menjadi operator dari angkutan massal.
BUMD ini akan fokus pada pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Transpatriot yang sepenuhnya akan dimanfaatkan bagi kepentingan pembangunan daerah. “Saat ini baru pada kajian investasi dan audit.
Secepatnya kita umumkan BUMD-nya, kalau bisa bulan ini juga (Januari 2018),” katanya. Dikatakannya, operasional bus berdimensi 3/4 serta berkapasitas 21 tempat duduk dan 20 penumpang berdiri itu akan disubsidi Pemkot Bekasi sebesar Rp3.500 per penumpang. “Rencananya besaran tarif yang dibebankan kepada penumpang Rp3.500 per tiket perjalanan. Ongkos itu sudah dipotong dana subsidi dari normalnya Rp7.000 per penumpang,” katanya.
Salah satu persyaratan bagi kandidat BUMD adalah penyediaan alat transaksi non tunai guna mewujudkan transparansi pengelolaan pendapatan. “Harus dikelola dengan sistem ‘cashless’ sehingga penggunaan dana operasionalnya bisa langsung termonitor oleh Pemkot Bekasi,” katanya.
Selain itu, BUMD tersebut juga diharuskan melakukan pengembangan layanan melalui pembuatan aplikasi ‘tracking’ bus Transpatriot yang bisa diunduh masyarakat melalui sistem Android.
Tujuannya agar masyarakat mudah mendeteksi keberadaan bus, serta menghitung waktu perjalanan.
Saat launching Transpatriot, Walikota Bekasi Rahmat Effendi mengklaim bahwa masyarakat Kota Bekasi langsung bisa menikmati bus ini secara gratis.
Tapi faktanya, sehari setelah launching, tim Koran Bekasi yang ingin menggunakan bus dari Harapan Indah menunggu selama 5 jam, tapi tak satupun bus Transpatriot melewati jalur yang sudah disosialisasikan.
Menurut Ketua Dewan Transportasi Kota Bekasi Harun Al Raysid, pembelian bus trans patriot menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi tahun 2017. Sedangkan pengelolaannya, dia mengklaim memiliki dua cara.
Pertama, kata Harun, bus Trans Patriot akan dikelola seperti Bus Management Corporete (BMC). Kedua, penugasan kepada PD Mitra Patriot, sebagai penugasan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi kepada BUMD.
“Kalau tidak ada halangan insya allah mulai awal tahun 2018 sudah beroperasi, namun belum ditarik tiketnya. Alias gratis, karena masih berplat merah. Tapi, kalau sudah plat kuning akan ditarik bayarannya, ” kata Harun kepada Koran Bekasi, belum lama ini.
Namun keanehan terjadi ketika ditanya teknis pembelian terhadap 9 bus ini melalui proses lelang atau penunjukan langsung. Pasalnya, Harun, berpendapat bahwa proses ini menggunakan E-Katalog, tanpa melalui proses lelang maupun penunjukan langsung. “Kalau e-katalog tidak perlu lelang tetapi melalui penawaran dan negosiasi dari pemenang lelang. Dan mekanismenya juga tidak lagi di pemkot tapi melalui LKPP. Kalau melalui mekanisme lelang prosesnya panjang, ” katanya.
Dia juga mengklaim bahwa pengelolaan bus Trans Patriot akan diserahkan ke BUMD Mitra Patriot. Harun terlihat tidak konsisten dalam berbicara ketika ditanya tempat penitipan ke 9 bus tersebut.
Menurut dia, ke 9 bus itu untuk sementara dititipkan di pemkot sebelum diserahkan ke BUMD, sayangnya dia enggan mengatakan alamat ke 9 bus itu . “Rencana awal di lapangan upacara. Tapi sementara dititipkan dulu di garasi karoserinya di Jakarta, menunggu kesiapan parkirnya.
Kalau sudah diserahkan ke BUMD nanti ada di bawah tanggungjawab Mitra Patriot, ” jelasnya.
Harun berdalih, launching yang dihadiri Walikota Bekasi Rahmat Effendi, bukanlah pencitraan jelang pemilihan kepala daerah yang akan diselenggarakan 2018. Tapi, terlebih dirinya beserta jajaranya ingin berkoordinasi kepada kepolisian untuk merubah plat merah menjadi plat kuning.
“Kemarin launching busnya untuk operasional dibutuhkan koordinasi dengan pihak pihak terkait, termasuk kepolisian untuk mengubah plat. Kalau menunggu proses surat suratnya bisa lama dan tahun anggaran 2017 sudah berakhir. Proses lamanya pengadaan ini karena lamanya proses di LKPP sehingga jadwal banyak berubah, ” kelitnya.(tgm)
