SEKRETARIS Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi Sholihin menyayangkan sikap Penjabat (Pj) Walikota Bekasi Ruddy Gandakusumah yang tidak berkoordinasi dengan DPRD terkait penunjukan PLH Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi. Sholihin menilai lembaganya (DPRD) tidak dianggap oleh Pj Walikota.
“Coba dibaca tentang Undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. DPRD kan bagian dari Pemerintah Daerah. Etika pemerintahannya itu (Pemilihan Sekda) juga harus disampaikan bahwa sekda tanggal 1 agustus Sekda yang lama sudah habis masa jabatannya. Itu juga harus diberitahukan ke dewan. Dan penunjukan PLH Sekda juga harus disampaikan. Memang semua itu kebijakannya Pj Walikota, tapi secara etika dalam tata pemerintahan daerah harusnya ada komunikasi, pemberitahuan secara tertulis kepada lembaga DPRD,” kata Sholihin kepada Koran Bekasi, Kamis (2/8).
Dia pun mengaku kecewa dengan kinerja Pj Walikota. “Yang disalahkan ya Pj. Sekarang kan Pj yang memegang kekuasaan di pemerintahan. Harus ada pemberitahuan selain ke Pemprov Jabar harus ada ditunjukkan pemberitahuan ke DPRD Kota Bekasi. Mungin dewan tidak dianggap oleh Pj Walikota,” tegasnya.
Seperti diketahui, PLH Sekda Kota Bekasi saat ini dijabat Dadang Hidayat. Dadang dipercaya Pj Walikota sebagai PLH Sekda Kota Bekasi sambil menunggu keputusan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk PLT Sekda. (jim)
