- Ada Dana Hiba Organda, IPLT Sumurbatu, Pembangunan Stadion Mini Pondokgede, Setda & Disperkimtan
Sejumlah kasus korupsi yang ‘mandek’ bakal jadi ‘pekerjaan rumah’ (PR) Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Bekasi Hermon Dekristo. Sang Kajari baru yang menggantikan Didi Suhardi ini pun mengaku siap menuntaskannya dengan melakukan inventarisir kasus-kasus tersebut.
Hal ini disampaikan Hermon Dekristo kepada Koran Bekasi, Rabu (1/8) sebelum mengikuti acara lepas sambut dengan Kajari lama Didi Suhardi di Gedung Serbaguna Al–Muhajirien Jalan Cut Mutia, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Untuk saat ini, dia belum berani memberikan komentar banyak kepada awak media tentang langkah ke depan perihal laporan dugaan tindak pidana korupsi. Alasannya, masih suasana pelepasan kajari lama.
“Saya baru sampai kantor hari ini. Kita masih ada rangkaian acara untuk melakukan pelepasan kajari lama. Saya akan melakukan inventarisir kasus yang ada,” kata Hermon Dekristo.
Ketika ditanya bagaimana tanggapannya terkait masih banyaknya laporan tindak pidana korupsi yang tidak berjalan selama kepemimpinan Didi Suhardi, dia tetap tidak mau menanggapinya.
“Belum saya lihat, nanti kita inventarisir dulu. Kita mohon maaf, bukannya menghindar, tapi ada rangkaian tugas satu lagi, ” tegas pria yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Sub Direktorat Bantuan Hukum Tata Usaha Negara pada Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung RI.
Hermon juga merasa tidak ada rasa berat hati atau tantangan di Kota Bekasi menduduki jabatan barunya. Alasannya, kepercayaan yang diberikan pimpinan untuk menduduki jabatan Kajari Bekasi, akan dijalankan dan dia bekerja dengan ikhlas.
Ketika awak media mendesak, apakah ada ‘PR’ yang ditinggalkan kajari lama mengingat selama satu tahun sembilan bulan menjabat, terkesan minim prestasi dalam pemberantasan korupsi di Bumi Patriot, Hermon mengaku tidak ada. “Tidak ada PR yang ditinggalkan Pak Didi. Nanti saya inventarisir dulu lagi ya, ” kelitnya.
Seperti diketahui, sejumlah kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, nyaris tidak ada yang ditindaklanjuti hingga sampai ke meja hijau. Padahal, pengusutannya sudah ada yang sampai ke tahap penyidikan.
Seperti halnya dugaan korupsi dana hibah Organda yang tidak jelas penggunaannya. Ketua Organda Kota Bekasi Hotman Pane saat itu akan ditetapkan tersangka karena diduga merugikan keuangan negara Rp350 juta. Anehnya, kasus ini tiba-tiba menghilang begitu saja. Alasan penyidik saat itu, karena Hotman sudah mengembalikan uang itu ke kas daerah Pemkot Bekasi.
Kemudian, kasus dugaan korupsi pembangunan instalasi pengelolaan limbah tinja (IPLT) Sumurbatu yang diduga melibatkan pejabat pembuat komitmen (PPK) Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Bekasi Imas Asiah.
Kasus itu juga tidak jelas penanganannya, termasuk kasus dugaan korupsi pembangunan Stadion Mini Pondokgede dan beberapa kasus lainnya yang dilaporkan masyarakat pegiat anti korupsi.
Center for Budget Analysis (CBA) serta Kajian Analisa Keterbukaan Informasi Publik (Kaki Publik) misalnya, telah melaporkan tiga proyek yang terindikasi korupsi. Dalam tiga laporan tersebut, CBA dan Kaki Publik menitikberatkan kepada kelompok kerja B Barang/Jasa Bagian Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Bekasi dan Disperkimtan Kota Bekasi. (tgm)
