KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi mengimbau kepada seluruh bakal calon legislatif (bacaleg) tidak melakukan kampanye atau sosialisasi untuk Pemilihan Legislatif 2019. Hal ini disampaikan langsung anggota KPU Kota Bekasi Divisi Sosialisasi, SDM dan Ormas Nurul Sumarheni.
“Sosialisasi bakal caleg tidak diperbolehkan, sebab memang belum saatnya untuk melakukan kampanye. Belum boleh karena daftar calon tetap (DCT) belum ditetapkan. Himbauan dari kami semua bacaleg termasuk incumbent sebaiknya tidak melakukan kampanye atau sosialisasi dalam bentuk apapun. Khususnya di media sosial, jangan dulu melakukan kegiatan yang bisa diindikasikan sebagai kampanye,” kata Nurul kepada Koran Bekasi, Kamis (2/8).
Dia melanjutkan, sosialisasi yang juga dilarang yakni memasang foto bacaleg dalam bentuk baliho, spanduk, atau gambar lain. Gambar-gambar yang dimaksud untuk dilarang adalah gambar bakal caleg dengan nomor urut beserta lambang parpol pendukungnya dan disertai informasi daerah pemilihan (dapil).
Pelarangan ini merujuk kepada aturan terkait masa kampanye Pemilu 2019 yang baru dimulai pada 23 Desember 2018. Dalam aturan tersebut, masa kampanye baru bisa dimulai tiga hari setelah pengumuman DCT anggota DPRD. Bacaleg maupun partai politik (parpol) hanya boleh melakukan kegiatan sosialisasi parpol secara internal.
Berdasarkan pantauan Koran Bekasi, ada beberapa bacaleg khususnya incumbent kedapatan melakukan sosialisasi dengan warga dan mengajak masyarakat untuk memilih nomor urut si bacaleg. “Untuk sosialisasi di media sosial itu malah tidak boleh dan lebih ketat lagi aturannya. Itu hanya boleh dilakukan selama 21 hari di akhir masa kampanye,” lanjut Nurul.
Nurul menambahkan, DCT para bacaleg baru akan ditetapkan sekitar pertengahan September. Para Bacaleg baru bisa mulai kampanye setelah DCT ditetapkan. “DCT pertengahan september baru ditetapkan. Karena para Bacaleg juga belum ada kepastian nomor urut berapa, karena DCT bisa berubah misalnya saja ada yang meninggal dunia, bisa saja KPU melakukan perubahan nomor urut,” lanjut Nurul.
Namun, pihaknya belum bisa memberikan sanksi kepada para bacaleg karena saat ini belum masuk ke dalam masa tahapan kampanye. “Kita belum bisa memberikan sanksi. Kecuali kalau sudah masuk masa kampanye dan ada pelanggaran baru bisa kita berikan sanksi. Cuma mungkin bisa ditanyakan ke Panwaslu kalau misalnya KPU mendapatkan rekomendasi dari Panwaslu baru kita lakukan. Sementara ini baru himbauan dari KPU untuk tidak sosialisasi terlebih dulu baik di media sosial, spanduk dan sebagainya. Nanti masa kampanyenya cukup lama kok, sekitar 6 bulan,” tandasnya. (Jim)
