SEKRETARIS Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Kabupatan Bekasi Imam Nugraha mengakui pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran 2018 hingga saat ini baru terlaksana 8 persen. Hal itu dikatakan menanggapi berita Koran Bekasi edisi pekan lalu.
Menurutnya, pelaksanaan kegiatan di beberapa bidang PUPR sudah ada yang berjalan. Kegiatan lainnya, pada 31 Juli 2018 sudah ditetapkan pemenang lelang di semua bidang. Bahkan semua administrasi sudah selesai, tinggal pelaksanaannya saja.
“Beberapa kegiatan seperti pemeliharaan rutin baik di pekerjaan jembatan juga sudah berjalan, bahkan sudah ada yang selesai. Jadi bukan berarti mandek, tinggal waktu saja, mudah-mudahan akhir November sudah bisa selesai semua dan tinggal penyerapan anggaran bulan Desember,” kata Iman kepada Koran Bekasi, Jumat pekan lalu.
Dia menjelaskan, kegiatan proyek lanjutan Fly Over Tegal Gede pertengahan Juli sudah ada surat perintah kerja (SPK). Pelaksanaan kegiatannya, kata dia, mulai awal September.
Imam juga membantah macetnya pelaksanaan proyek kegiatan di PUPR akibat adanya kontraktor yang ‘menabrak’ plotingan paket proyek.
“Terkait pendekatan dengan oknum pejabat PUPR, itu tidak benar, karena penentu pemenang lelang itu bukan ranah kami. Proses lelang itu di ULP. Jadi kalau kontraktor kalah saat lelang, mungkin ada hal-hal yang memang secara administrasi dan teknis yang mungkin secara klarifikasi terdapat kelemahan dan bukan sebatas penawar terendah yang harus menang,” ungkapnya.
Menurut Imam, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2018 Dinas PUPR Kabupaten Bekasi untuk pembangunan gedung, jalan dan jembatan sekitar Rp800 miliar. Anggaran kegitan itu tidak terserap sekitar Rp156 miliar, termasuk pembangunan gedung 16 lantai dan beberapa kegiatan di bidang jalan jembatan dan pengairan. Alasannya, karena kegiatan itu adalah kewenangan pemerintah pusat.
“Kegiatan itu tidak kita serap, dan di-nol-kan karena tidak bisa terserap. Kalau gedung 16 lantai kan memang ada proses administrasi pembatalan lelang dan juga ada administrasi yang belum kita lengkapi. Sekarang sudah di ranah PTUN biarkan proses berjalan,” katanya.
Menyikapi tanggap darurat Jembatan Cipamingkis, Imam juga menerangkan bahwa kegiatan itu dikerjakan oleh PT.Manggala Duta dengan anggaran Rp1,4 miliar. Pada awalnya, Maret ditargetkan untuk penyelesaian tanggap darurat sebelum lebaran sudah harus selesai, namun kondisi pada saat ngebor terjadi longsor lagi dan apa yang sudah sediakan borvile diangkat lagi.
“Kendala itulah yang membuat pelaksanaan agak lambat, belum juga terpotong waktu lebaran,” ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya, sejumlah kegiatan proyek pembangunan di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Bekasi mandek karena banyaknya proyek plotingan yang ‘ditabrak’ kontraktor tertentu, sehingga dilakukan lelang ulang.
Informasi yang diperoleh Koran Bekasi, hingga saat ini pelaksanaan proyek pembangunan di lingkungan Disperkimtan nyaris belum ada yang bisa dilaksanakan. Sementara di DPUPR, ada beberapa lelang kegiatan yang dibatalkan karena pemenangnya tidak sesuai plotingan oknum pejabat.
“Ada beberapa kegiatan yang saya masukkan penawaran tapi tidak melalui pendekatan kepada orang dalam. Penawaran yang kami ajukan terendah. Tapi, perusahaan kami tidak bisa dijadikan sebagai pemenang karena kegiatan itu plotingan orang lain,” ujar salah satu kontraktor kepada Koran Bekasi, Senin (30/7).
Menurut kontraktor yang enggan disebut jati dirinya itu, pengakuan Kepala DPUPR Jamaludin yang menyebutkan tidak ada plotingan paket proyek, sangat bertolak belakang dengan kondisi sebenarnya.
Menurut dia, masih banyak proyek plotingan di DPUPR. Bahkan, ada juga kontraktor yang sudah ‘setor’ tapi hingga saat ini belum sesuai nilai kegiatan yang didapat. Makanya tidak heran kalau sejumlah kegiatan di Pemkab Bekasi macet pelaksanaan pekerjaannya.
“Bagaimana mau dilaksanakan kalau lelangnya saja diulang terus,” katanya. (pir)
0 
0
