KISRUH soal dugaan terhentinya aktivitas di 12 kecamatan dan sejumlah kelurahan di Kota Bekasi pada Jumat pekan lalu, langsung dijawab dengan tegas pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Apalagi, Kemendagri sudah melakukan peninjauan secara langsung pelayanan di Kecamatan Bekasi Barat.
Kepada wartawan, Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal mengatakan, saat peninjauan, pihaknya sama sekali tidak menemukan pelayanan publik yang mandek sebagaimana keluhan masyarakat dan adanya laporan dari sejumlah pihak.
“Kami telah melakukan sidak selama dua hari dan itu tanggal 30-31 Juli kemarin. Pada hari pertama, tim terpadu kami sidak ke Kecamatan Bekasi Barat, terus kemudian ke Kelurahan Bintara Jaya dan Kranji. Di sana tim bertemu dengan lurah dan jajarannya. Hasilnya pelayanan publik berjalan lancar dan normal saja,” tegas Akmal di kantornya, Jakarta, Rabu pekan lalu.
Diakuinya, peninjauan ini juga untuk mengklarifikasi penghentian pelayanan publik di 12 kecamatan dan 56 kelurahan di kota Bekasi pada Jumat (27/7). Mogok kerja itu diduga sebagai protes terhadap Penjabat (Pj) Walikota Bekasi Ruddy Gandakusumah.
Menurut Akmal, dari tiga lokasi di Kecamatan Bekasi Barat, para ASN (aparatur Sipil Negara) juga terlihat hadir dan memberi pelayanan. Seluruh pejabat maupun staf di tiga lokasi juga hadir dan dokumen daftar registrasi pelaksanaan oleh ketiga kantor tersebut berjalan, termasuk pada 27 Juli lalu.
Hal tersebut juga dikonfirmasi langsung oleh Pj Walikota bersama para jajarannya. Konfirmasi itu dilakukan tim saat melakukan peninjauan di hari kedua. Pj Walikota mengakui ada perbaikan sistem di tanggal tersebut.
“Faktanya di lapangan dan dari hasil wawancara tidak terjadi penghentian pelayanan publik. Semua normal. Dan ASN yang kita temui hadir. Namun memang, menurut Pj Walikota pada tanggal 27 Juli ada sedikit kendala karena perbaikan sistem,” jelas Akmal.
Akmal menegaskan, pihaknya tidak akan segan-segan untuk memberikan sanksi kepada ASN yang terbukti menghentikan pelayanan. Sanski pun bervariasi, mulai dari penundaan gaji, penurunan jabatan, mutasi, sampai pemberhentian kerja. “Ya nanti, kalau misalnya setelah investigasi dan terbukti ada mogok pelayanan semua yang terlibat kami beri sanksi yang tegas sesuai perundang-undangan,” tandas Akmal.
Koran Bekasi juga sempat melakukan kunjungan ke Kelurahan Kaliabang Tengah, Bekasi Utara. “Kata siapa tak ada aktifitas, ada kok. Hanya saja Jumat itu semua karyawan kelurahan melakukan kerja bakti yaitu perbaikan saluran irigasi di RT 03 RW 06. Ini bukti fotonya kami saat kerja bakti,” jelas Sri, Lurah Kaliabang Tengah. (zas)
0 
0
