Ombudsman RI Perwakilan Jakarta terus memanggil pihak-pihak yang diduga mengetahui penyebab penghentian pelayanan publik di Kota Bekasi pada 27 Juli lalu. Setelah para camat, Ombudsman kembali memeriksa Kabag Humas Pemkot Bekasi Sayekti Rubiah dan Kadisdukcapil Dinar Faizal Badar. Selain itu, Mantan Sekda Rayendra Sukarmadji, Kepala BKPPD Reni Hendrawati , dan Kepala Inspektorat Widodo Indriyantoro.
Pemeriksaan terhadap pejabat dan mantan pejabat itu dikemukakan Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Teguh T Nugroho kepada Koran Bekasi, Jumat (3/8). “Ombudsman RI perwakilan Jakarta melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang diduga mengetahui penyebab penghentian pelayanan publik di Kota Bekasi tanggal 27 Juli lalu. Adapun yang kita panggil hari ini adalah, eks Sekda, Kadisdukcapil, dan Kabag Humas. Namun eks Sekda tidak hadir,” katanya melalui pesan WhatSapp.
Kadisdukcapil diperiksa untuk mengkonfrontir pernyataan para camat dan lurah, yang mengatakan penghentian layanan publik salah satunya disebabkan adanya gangguan pada sistem informasi Disdukcapil.
“Seperti ini hasil konfrontir kami kepada Disdukcapil. Bahwa pada tanggal 27 Juli sistem Disdukcapil berjalan baik sejak pukul 08.00 sampai pukul 14.00 WIB. Terjadi gangguan pada pukul 14.00 WIB berupa kerusakan UPS pada router Diskominfo, tapi bisa langsung ditanggungalangi dengan penggantian UPS, dan layanan Disdukcapil kembali berjalan seperti biasa,” jelasnya.
Sedangkan pengakuan Kabag humas, ucap Teguh, pada hari yang sama para pimpinan SKPD sedang melakukan tugas keluar kota (Lombok) bersama Sekertaris Daerah (Sekda). Kabag Humas mengaku mendapatkan informasi bahwa pelayanan di kelurahan dan kecamatan se-Kota Bekasi tidak berjalan dari media. Lalu, dia langsung memerintahkan staf humas untuk mengecek kebenarannya.
“Kabag Humas mencoba melakukan komunikasi dengan para camat terkait dengan informasi tersebut, dan tidak berhasil menghubungi satu camat pun. Staf Kabag Humas kemudian turun ke lokasi dan menyatakan tidak ada penghentian layanan publik,” katanya.
Anehnya, keesokan harinya Kabag Humas memperoleh informasi dari Camat Medan Satria, dan hanya menyatakan bahwa ada aspirasi para camat dan lurah yang kecewa dengan kebijakan Penjabat Walikota. Tapi tidak mengkonfirmasi ada tidaknya penghentian pelayanan publik.
Sayangnya, kata Teguh, berdasarkan hal tersebut Humas kemudian membuat rilis terkait dengan pokok laporan Sekda ke Pj Gubernur Jawa Barat tentang disharmonisasi antara Sekda dan Penjabat Walikota.
“Hal ini menunjukkan bahwa Kabag Humas Pemkot Bekasi seharusnya pihak yang memperoleh akses informasi terhadap penghentian layanan publik dan menjadi penanggung jawab PPID. Namun dia tidak mendapatkan informasi yang memadai dan tepat dari para pihak yang seharusnya memberikan informasi dengan benar terkait penghentian layanan publik . Namun dia malah fokus pada penyebaran pokok laporan Sekda,” tegasnya.
Sayekti Rubiah ketika ditanya Koran Bekasi terkait pemanggilan dirinya, memilih bungkam. “Langsung saja ke Ombudsman,” kata Sayekti, Kamis (6/8).
Sedangkan kemarin, Ombudsman memeriksa Rayendra yang tidak hadir pekan lalu. Kepala BKPPD Reni Hendrawati dan Kepala Inspektorat Widodo Indriyantoro juga diperiksan. Pemeriksaan merupakan bagian dari tindakan pemeriksaan kepada para pihak yang diduga mengetahui dugaan maladministrasi penghentian layanan publik.
Ketiga pihak memaparkan informasi yang mereka ketahui terkait dugaan maladministrasi dan tindakan yang mereka lakukan. Hasil pemeriksaan tersebut mengkonfirmasi beberapa bukti yang telah dimiliki Ombudsman pada peristiwa dugaan maladminitrasi 27 Juli lalu. (tgm)
0 
0
