LEMBAGA Swadaya Masyarakat Peduli Anak Bangsa (LSM-PAB) meminta Kejari memeriksa kegiatan Dinas Perhubungan Kota Bekasi pada 2016 lalu. Pasanya, proyek pengadaan traffic light di persimpangan Pangkalan 2 dan Pangkalan 5, Jalan Raya Narogong, yang seharusnya dua hanya dipasang pada satu tempat saja.
Imbauan itu disampaikan ketua LSM PAB Halder Sinurat kepada Koran Bekasi, Senin (6/8). Menurutnya, judul kegiatan pemasangan traffic light adalah dua titik. Namun, ketika ditelusuri oleh tim LSM PAB hanya satu titik.
“Kita hanya menemukan traffic light di pertigaan Pangkalan 2. Sedangkan di pertigaan Pangkalan 5 kita tidak menemukan traffic light tersebut,” katanya.
Menurut Halder, pada tahun yang sama Dishub Kota Bekasi juga melakukan pemeliharaan vidiotron di dalam Terminal Bekasi. Dalam kegiatan tersebut, Dishub menganggarkan pagu sebesar Rp160 juta untuk traffic light. Sedangkan untuk perawatan vidiotron sebesar Rp90 juta.
“Vidiotron trayek digital kita dapatkan tidak menyala lagi. Kegiatan tersebut semuanya terserap 94,69% untuk traffic light. Untuk vidiotron 91,95%,” jelasnya.
Mantan Kepala Bidang Lalu Lintas (Kabid Lalin) Dishub Edy Setiawan mengaku kegiatan pemasangan traffic light bukan dirinya yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Alasannya, dirinya belum memiliki sertifikat dari pengadaan barang dan jasa. Edy mengakui kegiatan pemasangan traffic light ada pada bidangnya, namun PPK-nya adalah Teguh Indriyanto.
“Saya sudah perintahkan kepada anak buah agar tidak main–main dalam pekerjaan. Semua harus dikerjakan dengan benar. Saya bukan PPK-nya. PPK-nya pak Teguh Indriyanto,” jelas Edy kepada Koran Bekasi, Kamis (2/8).
Di tempat yang sama, Teguh mengklaim bahwa kegiatan itu sudah benar. Teguh mengaku judul proyek memang ada dua titik. Namun karena keterbatasan anggaran dirinya hanya memasang satu titik.
“Itu judulnya saja ada dua titik. Tapi faktanya memang hanya satu titik yang kita bangun dan hingga kini masih menyala, soalnya terbatas dengan anggaran,” katanya.
Teguh juga mengakui bahwa anggaran untuk traffic light Dishub pagu sebesar Rp160 juta buat satu titik. Jika didapati hingga kini masih judul dua titik, dia berani menjaminnya. “Awalnya memang dua, karena dananya tidak cukup kita bikin satu. Suratnya ada di Bappeda,” kelitnya. (tgm)
0 
0
