Mantan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi Supandi Budiman menantang pegiat antikorupsi membuktikan jajarannya tidak benar pada 2014 lalu. Dia mengklaim kegiatan perencanaan pembangunan Terminal Pondok Gede, berupa pembuatan papan petunjuk informasi lalu lintas elektronik portabel dan pembangunan halte angkutan karyawan, sudah sesuai prosedur.
Hal ini disampaikan Supandi Budiman kepada Koran Bekasi, Kamis (9/8). Ia juga mengklaim perencanaan Detail Engineering Design (DED) Terminal Pondok Gede, seharusnya dilaksanakan di sebelah Pasar Pondok Gede.
“Zaman kita sudah direncanakan pembangunan Terminal Pondok Gede. Tapi setelah kita tidak menjabat lagi, kegiatan itu tidak kami ikuti lagi,” kata Supandi di ruang kerjanya.
Supandi yang kini menjabat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi, juga mengakui kegiatan pembuatan papan petunjuk informasi lalu lintas elektronik portabel dan pengadaan, pemasangan informasi trayek digital, juga dikerjakan oleh jajarannya. “Betul kegiatan itu juga kita kerjakan dengan benar, barangnya hingga kini masih ada dan sering digunakan,” katanya.
Disinggung mengenai perencanaan dan DED pembangunan Terminal Pondok Gede dengan pagu sebesar Rp150.000.000 realisasinya hanya Rp140.782.000 serta pengadaan pemasangan informasi trayek digital dengan pagu anggaran Rp385.000.000 realisasi anggaran Rp371.285.000, apakah terserap semuanya?
“Kalau DED Terminal Pondok Gede kita bentuknya buku. Kalau informasi trayek digital barangnya ada dan foto pembuatannya juga ada,” kelitnya.
Selain itu, kata dia, pembuatan papan petunjuk informasi lalu lintas elektronik portabel dengan pagu sebesar Rp175.000.00 realisasinya hanya Rp166.568.000. Pembangunan halte angkutan karyawan dengan pagu sebesar Rp200.000.000 terrealisasi Rp192.246.000. Pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas sebagai sarana pendukung jalur busway Jakarta-Bekasi dengan pagu anggaran sebesar Rp100.000.000 realisasinya Rp89.110.000.
Sementara pengadaan dan pemasangan marka jalan busway Jakarta-Bekasi dengan pagu anggaran sebesar Rp200.000.000 realisasi anggaran hanya Rp188.075.000. Hal itu sudah sesuai dengan standard operasitonal prosedure (SOP). “Semuanya sudah sesuai, sesuai dengan yang diterangkan masing–masing bidang. Jika videotron mati, langsung ditanyakan saja ke bidang sekarang,” tutupnya. (tgm)






