PEJABAT (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi Widodo Indrijantoro mengakui kondisi keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi hingga saat ini masih ‘sehat’. Hal itu dikatakan menanggapi pemberitaan Koran Bekasi berjudul ‘Pemkot Terancam Digugat Kontraktor’.
“Uang mah masih ada di kas daerah (Kasda), coba aja cek ke BPKAD. Jadi surat itu saya terbitkan untuk menjaga efektifitas dan efisiensi kegiatan, daripada numpuk dan tidak selesai dikerjakan nantinya,” kata Widodo, Rabu (7/11).
Penerbitan surat penghentian proses lelang tertanggal 24 Oktober 2018 yang ditujukan kepada kepala bagian FPBJ Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Bekasi, katanya, tidak ada kaitannya dengan kondisi keuangan. Tapi, lebih tepatnya karena waktu pelaksanaan kegiatannya yang sudah sangat mepet.
“Kalau kegiatan lelang tetap dilaksanakan ULP, kapan lagi kontraktor mau melaksanakannya, kan sudah tidak mungkin lagi selesai dikerjakan,” katanya.
Ketika disinggung soal pengajuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Bekasi 2018, Widodo membenarkan. Menurut dia, APBD-P tersebut sudah mendapat persetujuan dari DPRD. Tapi, setelah dievaluasi di tingkat Provinsi Jawa Barat, akhirnya ditolak.
“Iya, sempat kami ajukan APBD-P dan sudah mendapat persetujuan dari Dewan. Tapi setelah dievaluasi di provinsi akhirnya ditolak. Jadi, tidak ada APBD-P di Kota Bekasi,” tandasnya.
Sebelumnya, Widodo dalam suratnya meminta agar FPBJ ULP menghentikan proses lelang yang sedang maupun yang belum dilaksanakan. Hal itu disebutkan Widodo sesuai dengan surat edaran kepala BPKAD. Dalam surat itu, baik sekda maupun kepala BPKAD tidak berani menyebutkan kalau pemkot sedang mengalami defisit anggaran.
Terkait anggaran yang tidak ada kas daerah, sejumlah kontraktor mengaku dirugikan akibat tertundanya pembayaran kegiatan proyek pembangunan tahun anggaran (TA) 2018 yang sudah selesai dilaksanakan. Bahkan, ada yang mengancam akan mengajukan gugatan jika pembayaran anggaran proyek tidak segera direalisasikan.
Menurut salah satu kontraktor yang enggan disebut jati dirinya, akibat tidak dicairkannya anggaran kegiatan pembangunan yang sudah selesai dilaksanakan, dià mengalami kerugian cukup besar. Alasannya, untuk mendapatkan kegiatan itu saja dia sudah mengeluarkan uang sekitar 10 persen dari pagu anggaran. Kemudian untuk melaksanakan kegiatan hingga selesai, banyak juga kontraktor yang meminjam uang dengan berbunga.
“Kalàu kegiatan yang sudah selesai dikerjakan tidak dibayar satuan kerja perangkat daerah (SKPD), kami jelas sangat dirugikan. Belum lagi uang untuk melaksanakan kegiatan itu harus minjam dengan berbunga. Jadi, kalau tagihan tidak segera dibayarkan, dalam waktu dekat kami akan mengajukan gugatan ke pengadilan,” katanya.
Parahnya lagi, kata kontraktor, pihak dinas selaku pemberi kerja selalu menjanjikan segera melakukan pencairan. Tapi, ketika kontraktor meminta surat perintah membayar (SPM), pengguna anggaran (PA) SKPD tidak bersedia memberikan dengan alasan rekening kegiatan yang dilaksanakan kontraktor belum dibuka di SIMDA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
“Lucunya, Pemkot Bekasi tidak mau mengaku kalau anggaran sudah defisit. Kalau anggaran tidak defisit, lalu kenapa kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan tidak bisa dibayar. Jadi supaya semuanya jelas dan tidak mengundang berbagai pertanyaan di masyarakat, kami akan mengajukan gugatan ke pengadilan,” katanya. (rid/gar)
0 
0
