-Ngaku tak Pernah Dapat Arahan dari Neneng Hasanah Yasin
-3 Pejabat Terkait Lainnya Ikut Dipanggil
Kali ini, giliran Plt(pelaksana tugas) Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, Eka mengaku tak tahu menahu soal proyek Meikarta. Dia juga mengatakan kalau dirinya tak pernah mendapat arahan dari Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin terkait proyek Meikarta.
“Tidak ada. Kalau saya sih tidak tahu apa-apa terkait dengan Meikarta,” kata Eka usai diperiksa di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Dia juga mengatakan dirinya belum pernah bertemu denga pihak Lippo Group terkait proyek Meikarta. Eka mengaku dia hanya ditanyai pengetahuannya sebagai Wakil Bupati terkait proyek Meikarta.
“Saya tidak tahu. Saya tadi hanya, kebetulan saya di organisasi pemerintah daerah barangkali saya wakil bupati diminta keterangannya sebagai saksi,” lanjutnya.
KPK sebelumnya mengatakan Eka ditanyai terkait perizinan proyek Meikarta. Eka sendiri diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Billy Sindoro.
Sedangkan Kabiro Humas KPK Febri Diansyah mengatakan bahwa Eka mengetahui beberapa bagia dari rangkaian proses perizinan. “Kalau posisinya dulu kan Wakil Bupati (sekarang Plt Bupati Bekasi). Tentu saja kami memandang yang bersangkutan mengetahui beberapa bagian dari rangkaian proses perizinan. Yang dimaksud adalah rekomendasi-rekomendasi sebelum IMB (izin mendirikan bangunan) terbit. Itu yang kami perlu dalami,” tegas Febri.
Febri juga mengatakan, KPK menduga ada masalah mendasar terkait penerbitan IMB Meikarta. Dia juga kembali mengingatkan pihak Pemkab Bekasi atau Pemprov Jawa Barat bisa melakukan review atas perizinan terkait proyek Meikarta.
“Kami duga ada masalah yang cukup mendasar sejak awal sampai proses rekomendasi sebelum IMB diterbitkan. Karena ini adalah rangkaian, ada dugaan persoalan juga dalam proses penerbitan IMB tersebut. Inilah yang perlu diselesaikan dengan dua cara secara paralel. Pertama, KPK berfokus pada penanganan kasus korupsinya. Yang kedua secara paralel dimungkinkan dilakukan review atau tindakan administratif. Kalau ada pelanggaran, tentu dilakukan penegakan hukum secara administratif oleh pihak Pemkab atau Pemprov agar persoalan yang lebih besar terkait proyek Meikarta tidak terjadi ke depan,” paparnya.
Dalam perkara ini, KPK menetapkan sembilan tersangka, termasuk Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin. Para tersangka dari jajaran Pemkab Bekasi diduga menerima suap Rp7 miliar sebagai bagian dari commitment fee fase pertama senilai Rp13 miliar.
Seiring dengan berjalannya proses penyidikan, KPK menemukan dugaan backdate atau penanggalan mundur terhadap sejumlah dokumen perizinan Meikarta. Atas dugaan backdate itu, KPK mengatakan proyek Meikarta diduga sudah dibangun sebelum perizinannya beres.
Dalam perkara ini, ada sembilan orang yang ditetapkan KPK sebagai tersangka. Mereka adalah:
Eka saat ini menjadi Plt Bupati Bekasi setelah Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dinonaktifkan pasca ditetapkan sebagai tersangka kasus suap perizinan Meikarta. Selain memanggil Eka, KPK juga memanggil tiga saksi lainnya dalam penyidikan kasus tersebut, yaitu Kabid Pengendalian DPMPTSP Provinsi Jawa Barat Diding Abdullah, mantan Kasie Pengelolaan PSDA Dinas PUPR M Urip Karisabanu, dan pelaksana Seksi Pencegahan Andi Dwi Prasetyo.
Diduga sebagai penerima:
1. Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin
2. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin
3. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor
4. Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati
5. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi
Diduga sebagai pemberi:
1. Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro
2. Konsultan Lippo Group Taryadi
3. Konsultan Lippo Group Fitra Djaja Purnama
4. Pegawai Lippo Group Henry Jasmen.
Para tersangka dari jajaran Pemkab Bekasi itu diduga menerima Rp7 miliar sebagai bagian dari fee fase pertama yang bernilai total Rp13 miliar. Duit itu diduga terkait perizinan proyek Meikarta.
Dalam penyidikan kasus Meikarta tersebut, fokus utama KPK saat ini adalah rangkaian peristiwa terkait proses perizinan baik rekomendasi dari dinas-dinas yang diduga adanya indikasi backdate atau penanggalan mundur. KPK juga terus menelusuri sumber uang suap terkait proyek Meikarta tersebut.
KPK pun menemukan adanya ketidaksesuaian keterangan saksi dari pejabat dan pegawai di Lippo Group yang telah diperiksa dalam penyidikan kasus Meikarta. KPK juga telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus itu, antara lain Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro (BS), konsultan Lippo Group masing-masing Taryudi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), pegawai Lippo Group Henry Jasmen (HJ), Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin (J), Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor (SMN).
Selanjutnya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati (DT), Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin (NHY), dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi (NR).
Diduga, pemberian terkait dengan izin-izin yang sedang diurus oleh pemilik proyek seluas total 774 hektare yang dibagi ke dalam tiga fase/tahap, yaitu fase pertama 84,6 hektare, fase kedua 252,6 hektare, dan fase ketiga 101,5 hektare.
Pemberian dalam perkara ini, diduga sebagai bagian dari komitmen feefase proyek pertama dan bukan pemberian yang pertama dari total komitmen Rp13 miliar, melalui sejumlah dinas, yaitu Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Damkar, dan DPM-PPT.
KPK menduga realisasi pemberiaan sampai saat ini adalah sekitar Rp7 miliar melalui beberapa kepala dinas, yaitu pemberian pada April, Mei, dan Juni 2018. Adapun keterkaitan sejumlah dinas dalam proses perizinan karena proyek tersebut cukup kompleks, yakni memiliki rencana pembangunan apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit hingga tempat pendidikan sehingga dibutuhkan banyak perizinan, di antaranya rekomendasi penanggulangan kebakaran, amdal, banjir, tempat sampah, hingga lahan makam. (*/gar)
