KETUA Komisi 1 DPRD Kota Bekasi Choiruman J Putro mempertanyakan adanya pemotongan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar 40%. Seharusnya Pemerintah Kota Bekasi tidak melakukan pemotongan tersebut lantaran tidak ada dasar hukum yang jelas. Apalagi, pemotongan tunjangan dianggap tidak efisien karena berdampak bagi kinerja ASN yang berprestasi.
“Sesungghunya ini sangat mengkhawatirkan karena mengabaikan kewajiban yang harusnya dipenuhi oleh Walikota kaitannya dengan biaya belanja dalam APBD. Sekalipun kita (Kota Bekasi) ditolak APBD perubahannya melalui Gubernur karena perubahan yang dilakukan oleh APBD lewat dari batas waktu, harusnya tidak boleh ada pemotongan TPP di situ, karena itu kaitannya dengan kinerja,” ujarnya kepada Koran Bekasi, Rabu (21/11).
Dia melanjutkan, “Yang menjadi pertanyaannya sekarang, kinerja yang bagaimana sehingga dilakukan pemotongan tunjangan. Karena kinerja itu dinilai berdasarkan performa masing-masing pegawai. Intinya pemotongan TPP tidak ada dasar hukumnya. Karena itu masalah hak, termasuk terlambatnya pembayaran gaji dan tunjangan daerah untuk tenaga kerja kontrak (TKK) untuk bulan Oktober yang seharusnya dibayarkan tanggal 5 November baru dibayarkan minggu ini, berikut dengan tunjangan kinerjanya.”
Choiruman menambahkan, TPP memang diatur di dalam Peraturan Walikota (Perwal), namun tidak untuk pemotongannya. Jadi, seharusnya Perwal mengacu kepada peraturan yang diatasnya. “Apakah dalam Perwal itu dibenarkan mengatur pemotongan TPP? Memang betul TPP ditetapkan oleh Walikota, tapi seharusnya tetap berpijak pada peraturan perundang-undangan yang ada tentang kinerja dan kesejahteraan ASN,” jelasnya.
Menurutnya, kebijakan yang diambil Pemkot Bekasi merupakan kebijakan yang salah dalam penerapan dan realisasi anggaran. Sekalipun APBD perubahan ditolak, bukan anggaran belanja pegawai yang dipotong. “Seharusnya dipenuhi seluruh hak ASN maupun TKK karena komitmennya di sana, kecuali mereka yang memang secara aturan tidak memenuhi kinerja peraturan yang ada. Ini kan pemotongan semuanya, mau yang kerja baik dan tidak. Ini harus diadvokasi, kita juga minta agar sekda meninjau kembali kebijakan Walikota yang memotong TPP. Kondisi keuangan daerah yang bisa dikatakan defisit namun ditolak oleh Walikota, itu tidak menjadi dasar yang dibenarkan untuk memangkas TPP. Kalau dilihat dari pembahasan APBD murni 2019 itu memang sudah ada tunda bayar Rp471 miliar sehingga otomatis kalaupun dibutuhkan silakan memperbanyak tunda bayar tapi tidak boleh memangkas TPP atau menahan gaji TKK,” paparnya.
Dia berharap, pemkot dapat memperbaiki manajemen keuangan pemerintah daerah agar tidak adalagi kekurangan anggaran belanja daerah, termasuk untuk biaya belanja pegawai, gaji, insentif yang tidak boleh dipotong maupun ditunda. (jim)
