KETUA Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Bekasi Raya, M Lengkong, mempertanyakan rincian biaya penggunaan Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK) kepada Wakil Walikota Bekasi Tri Adhianto. Pertanyaan itu disampaikan saat menghadiri acara ‘diskusi santai’ yang digelar Koran Bekasi di Graha Hartika, Rabu (30/1).
Dia juga meminta agar Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi transparan terkait penggunaan anggaran KS-NIK selama ini. Menurut dia, program tersebut belakangan ini hangat menjadi topik pembahasan di berbagai kalangan masyarakat.
“Barangkali dirasa sangat baik kebijakannya oleh banyak orang, bahkan dianggap sangat membantu warga Kota Bekasi, dalam hal pelayanan dasar yang harus terpenuhi. Namun, dipertanyakan transparansinya,” kata Lengkong.
Menurut dia, banyak yang mengapresiasi terkait adanya Program Kartu Sehat, namun bagaimana langkah Pemerintah Kota Bekasi kedepan agar lebih transparan perihal penggunaan anggarannya. Diantaranya mengenai informasi rincian biaya bagi warga Kota Bekasi yang menjadi pasien menggunakan KS.
Diskusi Santai itu, dihadiri Wakil Walikota Bekasi, Tri Adhianto, beserta jajaran. Perihal transparansi, serta usul terkait pemberian rincian biaya kepada Pasien Pengguna Kartu Sehat, Tri Adhianto akan memanggil Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi.
“Langkahnya pasti saya akan memanggil Kadinkes, ada gak kesulitan dengan terkait mengeluarkan rincian biaya. Saya kira gak ada susahnya, karena bagian dari transparansi” tegas Tri Adhianto.
Sementara itu, Politikus PDI Perjuangan, Nico Godjang, menanggapi serius, dirinya menilai bahwa memang tidak transparan terkait penggunaan Anggaran Kartu Sehat, bahkan Nico mengaitkan dengan isu Defisit yang terjadi ditahun 2018 lalu.
Menurut saya yang jelas tidak ada transparansi, itu yang saya pertanyakan. Karena dari awal KS itu tumpang tindih, iya kan. Harusnya Pemerintah Kota Bekasi, bersinergi dengan BPJS,ungkap Nico kepada Awak Media.
Jelas ini gagal perencanaan karena berakibat daripada defisit anggaran. KS memang dibutuhkan, namun harus tepat sasaran, imbuhnya.
Nico menduga, terjadi Cash back ketika selama ini tidak adanya rincian biaya yang dikeluarkan untuk Warga Pengguna Kartu Sehat.(gas)