Ribuan guru honorer di Kota Bekasi berharap statusnya dinaikkan menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Apalagi banyak di antara mereka yang mengabdi hingga puluhan tahun, tapi masih saja sebagai guru honorer.
Firmansyah, Ketua Front Pembela Honor Indonesia (FPHI) Kota Bekasi mengatakan, pengangkatan para guru honorer menjadi PNS menjadi suatu harapan besar. Langkah itu seharusnya diambil pemerintah pusat sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa-jasa guru.
“Di Hari Guru ini, keinginan dan harapan para guru honorer, ya itu kesejahteraan. Harapannya itu ya bisa diangkat jadi PNS. Mudah-mudahan Mendikbud baru Pak Nadiem Makarim bisa mengajukan itu,” ujarnya pada Senin (25/11) lalu.
Firman menuturkan, saat ini ada 5.640 guru honorer di Kota Bekasi. Secara kesejahteraan, para guru honorer ini sudah cukup diperhatikan Pemkot Bekasi dengan diangkatnya menjadi guru tenaga kontrak (GTK). “Alhamdulillah setelah banyak perjuangan panjang, kami mulai diperhatikan kesejahteraannya sama pemkot. Semua honorer sekarang jadi GTK dengan gaji minimal Rp3,7 juta,” katanya.
Tapi hal itu belum cukup, karena kebutuhan hingga jaminan pensiun mereka belum jelas. Oleh karenanya, ia dan rekan-rekannya meminta agar para GTK atau guru honorer ini bisa diangkat menjadi PNS.
“Jadi permintaan kami, monatorium waktu zaman Presiden SBY dijalankan kembali, soal guru honorer yang sudah mengabdi 5 tahun lebih bisa langsung diangkat jadi PNS. Sekarang ini kan ada yang sudah 50 tahun masih honorer, tidak ada penghargaannya,” paparnya.
Pihaknya mengapresiasi langkah Pemkot Bekasi yang telah memperhatikan nasib guru honorer. Perhatian itu dilakukan dengan melakukan pengangkatan status menjadi GTK secara berkala. “Tahun 2008 mengangkat 2.440 jadi GTK, kemudian 2017 hingga sekarang ada 3.800 yang diangkat GTK. Jadi sudah tidak ada honorer, semua status GTK. Ya secara gaji sudah cukup layak,” jelas dia.
Tapi, kata Firman, para GTK masih berharap gaji yang didapatkan itu bisa sesuai UMK Kota Bekasi dan gaji yang dibayarkan jangan sampai telah. “Selama ini gaji lancar, tapi sering telat. Harusnya tanggal 1-10 tapi baru dibayar bisa sampai tanggal 20-an,” katanya.
Ia juga meminta Walikota Bekasi supaya mempercepat pengeluaran SK-nya setelah diputus kerja secara sepihak. “Kalau saya pribadi minta agar segara Walikota Bekasi buat SK untuk saya. Saya diputus kerja secara sepihak pasca pen-caleg-an April lalu. Karena hanya di Kota Bekasi saja guru honorer yang nyaleg diberhentikan di daerah lain tidak,” paparnya. (*/nga)
0 
0
