Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim membuat kejutan-kejutan baru. Setelah sambutannya dalam memperingati Hari Guru Nasional viral di media sosial, ia kembali melontarkan rencananya menghapus Ujian Nasional (UN) setelah tahun 2020.
Rencana itu diungkapkan pada Sabtu (30/11). Nadiem menyebutkan, Kemendikbud masih menggodok rencana penghapusan UN untuk direalisasikan pada tahun ajaran mendatang. Jika benar akan dihapuskan, apa sistem evaluasi yang ideal diterapkan untuk menggantikan UN?
Pengamat Pendidikan Darmaningtyas setuju dengan Nadiem. Menurutnya, ujian nasional memang seharusnya tidak dijalankan lagi. Alasannya, karena sistem penerimaan siswa baru yang mengacu pada sistem zonasi. Jika memang penghapusan UN direalisasikan, maka para guru dapat melakukan evaluasi yang dinilai paling relevan dan memungkinkan untuk menguji kualitas anak didiknya. “Sudah nggak perlu, evaluasi kan nggak harus lewat ujian nasional, bisa berbagai macam cara,” kata Darmaningtyas, Minggu (1/12).
Ia menilai kualitas siswa menjadi tanggung jawab guru pengampu. Oleh karena itu, ada berbagai cara evaluasi yang bisa dilakukan, tanpa penyeragaman melalui UN. Sementara, kualitas lembaga pendidikan akan terus dikawal Badan Akreditasi Nasional (BAN) yang rutin mengadakan penilaian sebuah lembaga pendidikan. “Kalau evaluasi, belajar kan tanggung jawab guru, yang evaluasi lembaga Badan Akreditasi Nasional,” ujar Darmaningtyas.
Selan itu, lanjut dia, ditiadakannya UN memungkinkan pemerintah mengalokasikan anggaran besar yang sebelumnya digunakan untuk penyelenggaraan UN mengalihkannya ke pos lainnya. Yakni, berupa sarana prasarana yang berhubungan dengan pendidikan nasional. “Kalau itu dihapuskan, kan dananya bisa untuk peningkatan sarana dan prasarana, untuk pelatihan guru, ya mungkin untuk bantuan sekolah-sekolah swasta yang masih tertinggal,” ujar Darmaningtyas.
Ia menyebutkan, anggaran UN sebesar rata-rata Rp500 miliar per tahun bisa digunakan untuk mengembangkan dan memperbaiki sarana prasarana pendidikan. “Jadi kalau UN dihapuskan, itu bisa mengefisiensikan anggaran rata-rata setahun bisa Rp500 miliar, dan itu bisa dipakai untuk peningkatan sarana dan prasarana,” katanya. (*/nga)
0 
0
