KOBEK CIKARANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi mewajibkan seluruh pasangan calon (paslon) melaporkan akun media sosial yang dipergunakan untuk kegiatan kampanye di Pilkada 2017. Pelaporan dilakukan paling lambat satu hari sebelum masa kampanye.
Ketua KPU Kabupaten Bekasi Idham Kholik mengatakan akun media sosial (medsos) baik facebook, twitter dan sebagainya wajib dilaporkan ke KPU. Meski demikian, dia menegaskan tidak ada pembatasan medsos yang digunakan.
Kepada wartawan, pekan lalu, Idham mengatakan kalau ada paslon yang tidak melaporkan medsos yang digunakan, maka Panwaslu (panitia pengawas pemilu) memiliki kewenangan untuk memberi tindakan.
“Selain akun media sosial, Idham menambahkan, relawan pendukung masing-masing calon juga harus dilaporkan ke KPU,” kata Idham.
Hal ini, menurut dia, sesuai dengan UU Nomor 8 tahun 2015 yang menegaskan relawan wajib melapor ke KPU, baik relawan perseorangan maupun kelompok/organisasi.
Idham juga menegaskan, kewajiban tersebut dibuat untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. “Sebab relawan secara aktif melakukan sosialisasi calon dalam pemenangan di Pilkada. Jangan sampai kegiatan relawan menyimpang dari aturan,” ucapnya.
Sampai pekan lalu, KPU Kabupaten Bekasi belum menetapkan batas maksimal dana kampanye yang bakal digunakan para paslon dalam Pilkada 2017. Pembatasan dana kampanye, menurut rencana, akan dibahas pekan ini.
“Kami akan mengundang tim pasangan calon, nanti akan kami tetapkan. Kalau sekarang belum kita tetapkan,” ujar anggota KPU Kabupaten Bekasi, Suhana, Rabu (12/10).
Suhana menjelaskan, ada sejumlah hal, seperti bahan kampanye yang digunakan, yang harus dihitung sebelum menetapkan batas maksimal dana kampanye.
Dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2016, Pasal 7 ayat 1 disebutkan dana kampanye yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik maksimal Rp750 juta setiap partai selama masa kampanye.(dan)
