KOBEK KOTA— Ribuan warga Kabupaten Bekasi terancam tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam pilkada Februari 2017 mendatang karena belum memiliki e-KTP. Ironisnya, kendala ini muncul justru karena kinerja aparat kecamatan dan Disdukcapil lamban.
Permasalahan ini misalnya dialami seorang ibu rumah tangga warga Bila Permata Desa Jejalenjaya, Tambun Utara. Pengurusan e-KTP anaknya tersendat bukan dalam hitungan bulan, tetapi malah sudah setahun. Tidak heran kalau ibu rumah tangga ini mempertanyakan kinerja instansi terkait.
Warga lainnya juga mengeluh karena ketika mengurus e-KTP harus antre setelah terlebih dulu mengambil nomor antrean. Setelah perekaman selesai, warga masih harus menunggu pencetakan. Sejumlah warga kepada Kobek mengaku menunggu proses pencetakan e-KTP sampai berbulan-bulan.
“Pemerintah mau menang sendiri aja. Maunya warga ikut nyoblos, tapi ngurus w-KTP saja susah. Sebenarnya masih ada nggak sih calon bupati yang becus?” kata Irvan, warga Tambun Selatan, yang juga mengaku mengurus e-KTP sampai berbulan-bulan.
Beberapa warga lainnya mengaku memilih jalan pintas mengurus e-KTP melalui perantara alias calo. “Daripada bertele-tele bikin pusing, lebih baik minta tolong sama orang lain saja. Biarpun pakai duit nggak apa, asal cepat dan nggak pusing,” kata Soleman, warga Tambun Utara.
Terkait dengan masih banyaknya warga yang terancam tidak ikut memilih lantaran belum memiliki e-KTP, Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bekasi Idham Kholik mengharapkan proses perekaman data e-KTP dapat dimaksimalkan.
Menurut dia, KPUD bersama PPK, PPS, dan PPDP, terus aktif melakukan sosialisasi agar warga yang belum memiliki E-KTP segera melakukan perekaman.(dan)
