KOBEK KOTA – Puluhan warga Pekayon Jaya, Bekasi Selatan yang menjadi korban penggusuran, menggelar aksi demo di gedung DPRD Kota Bekasi, Selasa (22/11). Mereka menuntut bertemu anggota DPRD untuk mengembalikan hak tempat tinggal. Dalam aksi tersebut, massa memaksa masuk ke dalam gedung DPRD. Tapi, mereka dihadang petugas Satpol PP sehingga nyaris terjadi baku hantam.
Menurut koordinator aksi Farid Hardiman, korban pengusuran paksa di Kota Bekasi adalah warga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan bukan penduduk liar. Warga yang tinggal di lokasi penggusuran sudah puluhan tahun mengantongi ijin pengelolaan tanah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Mereka juga membayar retribusi ke PJT II wilayah I.
Dalam orasinya dia meneriakkan bahwa warga korban gusuran mengalami kerugian fisik, nonfisik, pendidikan, ekonomi dan usaha. Untuk itu, dia meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi memberikan rehabilitasi, relokasi dan pengantian yang layak sesuai Perpes nomor 30/2015. Tentang perubahan ketiga atas Perpes 71/2012 tentang penyelengaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
Farid mengatakan, dengan adanya pengusuran yang dibiayai oleh APBD Kota Bekasi tahun anggaran 2015 telah menghilangkan hak hidup, hak perumahan, hak pendidikan, serta nafkah keluarga para korban.
Alasannya, Pemkot Bekasi dianggap telah melanggar norma UUD 1945 pasal 1 ayat (3), pasal 27 ayat (2), pasal 28C ayat (1), pasal 28G ayat (1) dan pasal 28H ayat (4). Sebab, Pemkot telah semena-mena melakukan pengusuran tanpa solusi.
“Pemkot Bekasi telah melakukan tindakan semena-mena, mereka tidak memanusiakan manusia. Banyak pasal di UUD 1945 yang telah dilangar,” kata dia. (jim)
