KOBEK KOTA- Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi diduga tidak transparan memberikan daftar nama penerima dana hibah atau bantuan sosial (Bansos) tahun 2016. Harusnya, Pemkot menyiapkan instrumen yang tepat untuk melakukan pemberian dana hibah secara profesional, transparan, akuntabel, efesien dan efektif mulai dari tahap perencanaan, pencairan dan pemanfaatan sesuai peruntukannya serta diawasi.
Informasi yang diperoleh Kobek, pemberian dana hibah yang diberikan Pemkot Bekasi bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus. Anehnya, bantuan yang diberikan Pemkot kepada masyarakat justru diduga dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggungjawab.
Dalam dokumen daftar penerima dana hibah yang dipublikasikan (website) Pemkot Bekasi kepada masyarakat, hanya mencapai Rp57 millar lebih, seakan terealisasi dan tidak ada penambahan.Tapi, ketika ditelusuri dokumen yang sudah ditandatangani Walikota Bekasi Rahmad Effendi, dana hibah yang digelontorkan melebihi jumlahn semestinya.
Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (KabidBPKAD) Kota Bekasi Imam Yahdi membenarkan dana hibah yang diberikan Pemkot Bekasi kepada masyakat tahun 2016 cukup besar.
“Setahu saya tidak terserap semuanya. Total dana hibah yang dicairkan tahun 2016 Rp74 millar lebih, “ kata Imam Yahdi kepada Kobek, Kamis (3/8).
Tempat terpisah Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Gerakan Berantas Korupsi Republik Indonesia (LSM Forgebuki) Timbul Sinaga meminta kepada Pemkot agar pemberian dana hibah itu dilakukan secara profesional, transparan, akuntabel, efesien dan efektif.
Pasalnya, kata dia, dana hibah sejatinya ditujukan menunjang capaian program dan kegiatan pemerintah daerah. Namun, diduga dana ini sering menjadi bahan incaran dengan modus beragam, mulai dari pembentukan lembaga fiktif, hingga kampanye pilkada.
“Penegak hukum seharunya bisa terangsang melihat penerima dana hibah, apakah sudah tepat dan benar. Apalagi sebentar lagi Kota Bekasi akan memasuki pemilihan kepala daerah, “ kata Timbul Sinaga kepada Kobek, Jumat (4/8).
Menurut Timbul, daftar penerima hibah yang dipublikasikan Pemkot seharusnya transfaran bukannya ditutupi. Pasalnya, dana ini bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi.
Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) kata Timbul, dalam daftar penerima hibah tahun 2016 mendapatkan Rp500 juta. Tapi, ketika ditelusuri kepenerima dana tersebut, mereka hanya mendapatkan Rp350 juta. Seperti, Kelurahan Sumurbatu Kecamaatan Bantargebang.
“Kenapa dalam website Pemkot dana untuk BKM Rp500 juta dan sudah ditandatangani walikota. Padahal, mereka hanya mendapatkan Rp350 juta, coba transparan. Itukan uang rakyat yang harus diketahui rakyat juga, “ sindirnya. (tgm)
