KOBEK KOTA – Mantan Sekretaris Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Kota Bekasi, Narlisman selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diduga kongkalikong dengan kontraktor pelaksana kegiatan pemetaan wilayah daya dukungan kualitas lingkungan dan penyusunan status lingkungan hidup daerah Kota Bekasi. Akibatnya, dia tidak teliti dalam menerima dokumen pekerjaan PT Ecoterra Multiplan (EM) tahun 2016
Informasi yang diperoleh Kobek, dalam dokumen PT EM data pengurus badan usaha diduga telah terjadi dobel nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP). Seperti nomor KTP direktur utama dan direktur satu. Selain nomor KTP yang sama, diduga direktur utama juga merangkap jabatan sebagai tenaga ahli.
Menanggapi hal itu, Narlisman mengatakan bahwa hal itu menjadi tanggungjawab pihak Unit Layanan Pengadaan (ULP) saat proses lelang. Narisman yang sekarang menjabat Inspektur Pembantu (Irban 3) Inspektorat Kota Bekasi mengaku hanya melaksanakan penetapan pemenang dari pihak kelompok kerja (Pokja).
“Silakan ke ULP. Karena proses lelangnya dengan ULP. Saya hanya melaksanakan pekerjaan yang sudah ditetapkan Pokja, “ kata Narlisman kepada Kobek, Kamis (3/8).
Padahal PPK dalam dunia pengadaan barang dan jasa adalah pejabat yang diangkat oleh pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa (pasal 1 angka 7 Perpres no 4 tahun 2015).
Kegiatan pengadaan barang dan jasa yang berlandaskan pada kontrak perjanjian, merupakan kegiatan yang membutuhkan banyak pemahaman dan atau kemampuan mulai dari perencanaan pengadaan sampai selesainya pekerjaan yang terdiri dari tahapan perencanaan pengadaan, pelaksanaan pengadaan pekerjaan dan pengendalian, penandatangan kontrak perjanjian, dan melaporkan dan menyerahkan hasil pekerjaan. Sehingga PPK bertanggung jawab secara administrasi, teknis dan finansial terhadap pengadaan barang dan jasa.
“Proses lelang kan dengan mereka. Saya tidak tahu. Semua itu proses ke bagian ULP, “ kelitnya.
Disinggung kegiatan pekerjaan yang dilakukan BPLH tahun 2016 diduga telah terjadi plotingan, untuk memenangkan salah satu perusahan. Pasalnya, perusahan pemenang itu diduga milik salah satu keluarga PPK, Narisman langsung membantah.
Dia juga menolak jika dikatakan PPK yang ada di BPLH tahun 2016 selain dirinya, telah diintervensi oleh sekertaris BPLH.
“Kalau keluarga saya boleh dibuktikan, di cek saja tidak apa apa. Boleh juga kita konfirmasi dengan PPK yang lainnya, apakah saya intervensi mereka, “ jelasnya.(tgm)
