KOBEK KOTA- Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi diminta segera mengumumkan hasil penyelidikan dan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dana hibahOrganisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) 2016. Alasannya agar masyarakat mengetahui perkembangan pengusutan kasus tersebut.
Permintaan ini disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Barat Setia Untung Arimuladi menjawab pertanyaan Koran Bekasi, pekan lalu. Menurutnya, Kejari Kota Bekasi harus terbuka dalam penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi Organda tersebut. “Silahkan komunikasikan dengan Kajari Bekasi ya. Karena Kejari Bekasi yang menangani, “ kata Setia Untung Arimuladi kepada Kobek, Kamis (12/10).
Ketika disingung tentang tertutupnya informasi dari Kajari Bekasi (Didi Suhardi) tentang penanganan dugaan tindak pidana korupsi Organda. Dan adanya upaya intervensi dalam penanganan perkara agar tidak sampai ke meja hijau, Kajati menanggapinya dingin. “Saya kira Kajari Bekasi (Didi Suhardi) welcome, “ kata Setia Untung Arimuladi,mantan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung) itu.
Tempat terpisah Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Febrianda Ryandra, ketika ditanyai tentang perkara yang pernah dia periksa beserta tim, dia lebih banyak bicarabahwa pekerjaannya sudah selesai. Menurut dia, dari tingkat penyelidikan perkara itu sudah bisa naik ke tingkat penyidikan. Dan sekarang keputusannya ada di tangan pimpinan tertinggi.
Dia juga mengakui kerugian negara yang ditimbulkan Organda sudah dipulangkan ke kas daerah (Kasda) Kota Bekasi. Walaupun itu menyalahi aturan yang ada, karena Hotma S Pane menyetorkannya sendiri. “Saya dengar informasinya seperti itu. Katanya dana hibah itu sudah dipulangkan Rp350 juta ke Kasda Kota Bekasi, “ katanya.
Menurutnya, walau Ketua Organda Kota Bekasi Hotman S Pane telah mengembalikan seluruh dana hibah, tapi hal itu tidak menghapus perbuatannya. Dia juga menyebutkan hasil penyelidikan kasus dugaan korupsi dana hibah tersebut telah diserahkan ke Kejati setelah dilakukan gelar perkara. “Kami tinggal menunggu perintah dari Kejati, apakah kasus itu ditutup atau dilanjutkan ke pengadilan tipikor. Tapi setahu saya, seluruh dana hibah yang diterima Organda telah dikembalikan ke kas daerah Pemerintah Kota Bekasi. Jadi tidak ada lagi kerugian negara. Masalah penetapan nama tersangka, dilanjutkan atau tidak ke pengadilan tipikor, saya tidak bisa menjelaskan,” ujar Febrianda.
Febri juga mengakui pengembalian kerugian Negara dalam sebuah tindak pidana korupsi, tidak menghapus perbuatan yang sudah terjadi. Namun, karena pengembalian dilakukan sebelum penetapan nama tersangka, bisa jadi seorang tersangka atau terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum oleh hakim tipikor.
Menurutnya, apapun yang menjadi keputusan Kejati Jawa Barat dalam kasus tersebut, dia siap melaksanakan. Bahkan, kalau penyelidikan kasus itu dinyatakan ditutup, pihaknya harus menyampaikan secara terbuka kepada publik. Padahal jika melihat delapan intruksi presiden di ayat dua yang berbunyi: Tindakan administrasi harus dibedakan dengan perbuatan yang memang berniat korupsi.
Aturan BPK jelas, mana pengembalian dan yang bukan. Sementara Kepala Bidang (Kabid) Perbendaharan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi Mimik Suhendri, kaget ketika uang Rp350 juta yang berasal dari ketua Organda masuk ke rekening bendahara 17. Pasalnya, kata Mimik Suhendri, uang itu masuk tanpa dasar. “Saya kaget uang itu masuk ke bendahara 17. Saya juga tanya kepada Hotman, apakah betul uang itu sudah masuk. Dan saya minta buktinya, ternyata betul, “ kata Mimik Suhendri kepada Kobek, Senin (16/10).
Disinggung bahwa kasus yang sekarang menerpa ketua Organda sepertinya sudah masuk dalam penyidikan, sehingga uang yang berasal dari terduga korupsi harus melalui kejaksaan dan seterusnya diserahkan kembali ke Pemkot Bekasi jika putusan hakim sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. “Saya tidak tahu, soalnya ada wanita berbaju kejaksaan saya pikir sudah melalui orang kejaksaan. Saya akan tanya dulu ke kejaksaan apa itu sudah benar, “ janjinya.
Hal yang sama juga dikatakan kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi Yayan Yuliana, dirinya tidak pernah mengeluarkan surat rekomendasi pengembalian dana hibah Rp350 juta yang didapat Organda ke bendahara Pemkot. “Saya tidak pernah mengeluarkan rekomendasi untuk pengembalian uang dari Organda ke bendahara Pemkot, “ kata Yayan Yuliana.
Dirinya juga telah mendengar bahwa dana hibah yang digelontorkan Pemkot ke Organda sebesar Rp350 juta sudah dikembalikan lagi ke bendahara Pemkot. Sayangnya, kata Yayan, dirinya belum melihat bukti pengembalian uang tersebut, mengingat Organda adalah mitra Dishub. “Saya belum melihat bukti pengembalian uang tersebut. Saya dengar sudah disetorkan semuanya, “ jelasnya. (tgm)
