Calon kepala desa, Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi no urut 1, H Sukardi kembali mendesak pihak Panitia dalam hal ini ketua serta badan permusyawaratan desa (BPD) setempat.
Desakan tersebut terkait belum adanya tindakan yang dilakukan panitia terkait dugaan penyimpangan atau pelangaran ketidak netralan yang diduga dilakukan beberapa oknum anggota panitia.
Dalam desakan yang dilakukan, Sukardi mengaku merasa dirugikan dengan sikap dari beberapa oknum anggota panitia itu. Yakni dengan kembali melayangkan surat ke dua kepada pihak Panitia, tertanggal 15 Agustus 2018 dengan no 006/HSL/VIII2018 perihal kepastian tindakan terhadap oknum panitia.
Kepada Koran Bekasi, Sukardi yang ditemui di posko pemenangan HSL Lanjutkan mengatakan, jika surat kedua yang telah dilayangkan dirinya tidak segera mendapat tanggapan berupa tindakan, maka dirinya dan para pendukung akan menggeruduk kantor sekretariat panitia.
“Saya akan menanyakan secara langsung kepada pihak panitia dengan datang ke kantor sekretariat, guna jelas terkait tindakan yang juga belum dilakukan terhadap oknum panitia yang jelas sudah merugikan pihak saya,” tandas Sukardi.
Lebih lanjut Sukardi mengatakan, jika tidak juga ada tindakan, maka dirinya akan melakukan langkah lebih jauh yakni dengan menempuh jalur hukum.
“Saya tunggu jawaban surat kedua yang kami layangkan dimana surat itu menindaklanjuti surat kami yang pertama tanggal 6 Agustus. Jadi jika dalam beberapa hari ini belum ada jawaban terkait tindakan yang dilakukan, maka saya akan menggeruduk pihak panitia di kantornya,” ujar Sukardi.
Sementara itu Dodo Camat Tambun Utara saat dikonfirmasi mengaku, tindakan pemberhentian beberapa oknum anggota panitia yang dituding tidak netral mengaku hal itu merupakan kewenangan dari pihak BPD.
Saat ditanya terkait pelaporan yang dilakukan pihak lembaga swadaya masyarakat (LSM) terkiat dugaan ijasah palsu untuk tingkat SMA Sukardi ke pihak kepolisian, dimana menurut pihak Sukardi tindakan itu ada bekerjasama dengan beberapa oknum panitia tersebut, dalam hal pembocoran data pribadi dari Sukardi, Dodo mengaku, itu tidak masalah.
Karena sambung Dodo, dalam pencalonan kepala desa sesuai peraturan bupati calon kepala desa ijasah maksimal dalam pencalonan yakni tingkat SMP.
“Jadi tidak masalah, mau SMA, mau Stara 1, tidak akan dapat menggugurkan pencalonan kepala desa, karena yang dibutuhkan sesuai aturan yakni SMP,” papar Dodo.
Untuk diketahui, Sukardi satu dari tiga kandidat Kepala Desa Satria Jaya, yang akan bertarung di Pilkades 29 Agustus mendatang dilaporkan salah satu LSM dengan tuduhan menggunakan ijasah palsu.
Sukardi dilaporkan pada 30 Juli 2018 lalu dengan No. LP /3944/ VII / 2018 / PMJ / Dit. Reskrimum.(par)
