Stadion Candrabaga (net)
KOBEK KOTA-Sejumlah pejabat Kota Bekasi diduga melakukan pemerasan terhadap penyelenggara pertandingan Go-Jek Traveloka Liga 1 2017 di Stadion Patriot Candrabhaga. Akibatnya, penyelenggara tidak terima atas perlakuan tersebut dan melaporkan oknum yang diduga terlibat didalamnya ke Polda Metro Jaya.
DALAM perjanjian yang dibuat Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bekasi klub yang menggunakan stadion, dikenakan biaya sebesar Rp55.200.000 untuk sekali pertandingan. Sedangkan sewa persiapan pertandingan (uji coba lapangan) sebesar Rp2.500.000 untuk satu klub. Anehnya, penyelenggara juga diduga dibebankan 10% dari nilai tiket penjualan oleh oknum Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi yang diduga tidak mempunyai dasar hukum.
Mantan Kadispora Moh Ridwan mengakui sudah memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya, Senin (10/7). Menurut Ridwan, dia hanya menjelaskan soal perjanjian yang dibuatnya dengan penyelengara pertandingan itu sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda).
“Betul saya dipanggil ke Polda Metro Jaya. Saya memungut sewa stadion sesuai Perda Nomor 3 tahun 2016 tentang Perubahan atas Perda Nomor 9 tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, “ kata Ridwan kepada Koran Bekasi, Kamis (13/7).
Menurutnya, draft perjanjian dengan klub sepakbola itu memang belum selesai, sementara aliran dana sudah disetorkan semuanya ke kas daerah. Jika pun ada perjanjian, lanjut Ridwan, hanya terkait sewa menyewa stadion dengan pihak penyelenggara.
Ridwan yang kini menjabat staf ahli Walikota Bekasi juga mengakui adanya pungutan porporasi 10% dari nilai tiket penjualan. Namun, hal itu dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi yang kini berganti nama menjadi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Namun, Ridwan menolak menyebutkan siapa saja pejabat Pemkot Bekasi yang diperiksa Polda Metro Jaya. Padahal informasi yang diperoleh, selain Ridwan, juga dipanggil Kabapenda Aan Suhanda, Sekretaris Daerah Rayendra Sukarmadji, Endang Tohari selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Stadion Chandrabaga dan beberapa pejabat lainnya.
Demikian juga ketika diminta isi draft perjanjian bersama surat panggilan dimaksud, Ridwan enggan emberikannya. “Buat apa,tak usahlah,” tegasnya.Ditemui terpisah, Endang Tohari juga mengaku diperiksa Polda Metro Jaya. Dia hadir pukul 10.00 di Polda Metro Jaya dan pemeriksaan dimulai pukul 14.00 hingga 21.00.
“Saya hanya ditanya dan menjawab seputaran teknisnya saja.Berapa sewa menyewa stadion. Keluar dari situ saya bilang saya tidak tahu, “ kata Endang.
Menurut Endang, ada lima hingga enam pejabat Pemkot Bekasi yang diperiksa penyidik Polda Metro Jaya terkait masalah sewa-menyewa Stadion patriot Candrabhaga. Bahkan dia mengaku,sempat ketakutan ketika ada petugas kepolisian yang datang ke ruang kerjanya mengantarkan pangilan tersebut.
“Saya sempat kaget dan bertanya pada yang bawa surat itu. Memang ada apa saya dipanggil ke sana. Akhirnya saya beranikan diri saja, soalnya saya tidak ada beban, “ jelasnya.
Hal yang sama diakui Rayendra Sukarmadji, Sekda Kota Bekasi.Dia mengaku memenuhi panggilan ke Polda Metro Jaya, namun sebatas klarifikasi saja. Namun, dia membantah kalau pemanggilan tersebut dikarenakan adanya pemerasan olehoknum pemkot terhadap penyelenggara pertandingan sepakbola.Roy—sapaan akrabnya, pun tidak bersedia menjelaskan apakah dibenarkan melakukan pungutan di luar perda sewa menyewa lapangan, seperti porporasi tiket. “Benar saya dipanggil, ada 10 pertanyaan. Saya hanya klarifikasi saja, berapa kali memimpin rapat, saya bilang satu kali. Nah kalau penarikan tiket tanya ke pak Aan Suhanda (Kabapenda),” tandasnya.
Demikian pula Sekretaris Bapenda Kota Bekasi, Karya Sukmajaya mengakui adanya pemanggilan terhadap pimpinannya di Polda Metro Jaya. “Iya, sebagai sekretaris memang ada undangan (Surat pemanggilan dai Polda Metro Jaya),” katanya saat ditemui di kantornya.
Namun, ia menolak untuk menunjukkan surat pemanggilan tersebut. Dia hanya menegaskan, tidak ada double tiket yang dikeluarkan pihaknya. Sesuai dengan tupoksinya, Bapenda hanya melakukan porporasi tiket agar hasil pajak yang diterima dari hasil penjualan tiket masuk ke kas daerah.“Yang menyediakan tiket itu penyelenggara, kita hanya memporporasi. Kalau masalah penyewaan stadion itu urusan Dispora selaku pengelola. Kita hanya memporporsi.
Penyelenggara kan menjual tiket kepada penonton jadi harus kita porporasi dan pajaknya masuk ke kas daerah,” pungkasnya.Aan sendiri yang ditunggu pada Kamis (13/7) dari pukul 09.00 hingga 18.00 belum bisa dimintai keterangan karena masih memimpin rapat. Sedangkan pada Senin (17/7), Aan sudah bertolak ke Batam dalam rombongan Walikota. (tgm/jim)
